Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo, Erick Thohir Petakan Lahan-lahan BUMN
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan lahan milik perusahaan BUMN di sekitar kawasan stasiun kereta api.
Erick mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan pemetaan lahan-lahan BUMN yang bisa dibangun untuk mendukung target 3 juta rumah Prabowo tersebut.
"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu, lahannya yang tidak maksimal dulunya kan sekarang sudah dibangun menjadi TOD (Transit Oriented Development), bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 15 November 2024.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Selain bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Erick juga berkolaborasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara untuk menyediakan lahan sitaan koruptor hingga tanah milik BUMN.
"Pak Ara sekarang sedang me-maping-kan mana perumahan rakyat. Makanya beliau mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun," katanya.
Dia menjelaskan, pengoptimalan lahan milik BUMN hingga hasil sitaan koruptor ini bertujuan untuk memangkas cicilan maupun sewa rumah bagi rakyat. Sehingga dengan itu, masyarakat dapat mencicicil maupun menyewa rumah menjadi lebih murah.
"Memang tentu harga rumahnya harus jauh lebih murah, makanya lahannya dicari yang tentu yang tidak perlu dibeli, gitu misalnya," katanya.
Di samping itu, pihaknya juga mengusulkan perpanjangan tenor KPR menjadi 30 tahun. Hal ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat untuk memiliki rumah.
"Makanya kita mendorong yang namanya mortgage-nya itu cicilan rumah diperpanjang dari 15 hingga 30 tahun, dan itu nanti ekonominya akan terpengaruh," imbuhnya.
