Rencana Sri Mulyani Kejar Potensi Pajak Underground Economy
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sedang memetakan jenis-jenis underground economy atau ekonomi bawah tanah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui aktivitas ekonomi yang tidak patuh atau menghindari pajak hingga aktivitas ilegal.
Sri Mulyani mengatakan, aktivitas ekonomi ilegal memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan underground economy. Dia menyebut, pemetaan untuk kedua jenis aktivitas ini akan dilakukan secara terpisah, sesuai dengan karakteristik masing-masing.
"Mapping dari kegiatan aktivitas ilegal, beda sekali dengan underground economy. Kalau underground economy adalah sifatnya avoid atau menghindari pajak, maka itu mapping-nya akan berbeda. Dan ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Anggito dan tim pajak, Bea Cukai, serta PNBP," kata Sri Mulyani di Kantor Bea Cukai, Kamis, 14 November 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 8 November 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Sri Mulyani menyoroti praktik underground economy umumnya terkait dengan upaya untuk menghindari pembayaran pajak melalui berbagai cara yang legal maupun manipulatif.
Salah satu contoh konkret adalah sektor kelapa sawit, khususnya dalam kasus minyak sawit mentah (CPO). Pada sektor ini, praktik penghindaran pajak dapat terjadi melalui manipulasi luas lahan, pelaporan yang tidak sesuai, serta penggunaan strategi transfer pricing yang merugikan penerimaan negara.
"Apakah ini menghindari pajak dan PNBP dalam rangka seperti kemarin untuk CPO kelapa sawit, dari lahannya, luas lahannya, dari reporting, underreporting, atau transfer pricing. Maka tindakannya akan berbeda," ujarnya.
Dengan mencermati berbagai potensi kecurangan ini, pemerintah akan menyesuaikan tindakan penegakan hukumnya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sri Mulyani menekankan pemetaan aktivitas ilegal akan menjadi langkah awal yang penting untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
Di samping itu, dia menyebut aktivitas ekonomi ilegal yang bersifat kriminal, seperti judi online dan bentuk-bentuk kriminal lainnya, akan ditangani melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan guna memastikan penindakan yang efektif serta mengurangi potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut.
"Kalau underground economy sifatnya ilegal, kriminalnya, seperti judi online dan lain-lain, maka kami dengan Pak Menko Polkam. Jadi nanti memang aktivitasnya akan bervariasi, tapi sekarang namanya dimasukkan satu, ilegal activity, underground economy, dan informal. Apapun namanya, kita nanti akan secara bertahap melakukan pemetaan bersama-sama dengan menteri-menteri terkait dan dalam koordinasi para menko," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, pemetaan aktivitas ilegal dan underground economy akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Sri Mulyani Ungkap PPN Naik Jadi 12 Persen Sesuai UU Mulai 1 Januari 2025
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
