Pemerintah akan Lanjutkan Fondasi Kuat Pembangunan Nasional Warisan Jokowi
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah berhasil meletakkan fondasi yang kuat bagi kesinambungan pembangunan nasional, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Berdasarkan hasil evaluasi atas 505 indikator pembangunan, capaian-capaian signifikan yang telah diraih dalam berbagai sektor kini siap menjadi dasar untuk dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Rachmat menjelaskan, pencapaian pembangunan nasional yang kokoh berhasil diwujudkan, meski dihadapkan pada berbagai tantangan besar seperti pandemi global, ketegangan geopolitik, proteksionisme perdagangan internasional, serta dampak perubahan iklim.
"Capaian pembangunan ini adalah bukti nyata ketahanan dan konsistensi pemerintah dalam menghadapi tantangan global sekaligus komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Rachmat dalam keterangannya dikutip pada Kamis, 14 November 2024.
Rachmat Pambudy
- VIVA/Yeni Lestari
Dari total 505 indikator yang dievaluasi, beberapa indikator diperkirakan tidak mencapai target pada akhir tahun ini. Menurut Bappenas, ketidaktercapaian sebagian indikator tidak terlepas dari dampak pandemi dan ketidakpastian ekonomi global.
"Yang berimbas pada sektor-sektor tertentu seperti investasi dan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional," ujar Rachmat.
Perkiraan tidak tercapainya beberapa indikator tersebut, menurutnya bukanlah suatu kegagalan atau tidak berarti menjadi nilai buruk. Karena proses pembangunan adalah suatu kontinuitas, kesinambungan, dan keberlanjutan.
Pada 2023, pemerintah mencatat sejumlah capaian penting seperti misalnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen di tengah ketidakpastian global, penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit di angka 9,36 persen, serta pembangunan infrastruktur masif seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, untuk memperkuat konektivitas nasional.
Selain itu, lanjut Rachmat, komitmen pemerintah juga terwujud dalam perluasan akses air minum dan sanitasi layak, penurunan prevalensi stunting menjadi 21,5 persen, serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 95,92 persen.
"Pencapaian ini membuktikan komitmen pemerintah dalam memperkokoh kesejahteraan masyarakat secara inklusif," ujarnya.
