Sri Mulyani Tugasi Wamenkeu Anggito Kejar Pajak Underground Economy
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menggali potensi penerimaan pajak dari kegiatan informal, aktivitas ilegal maupun underground economy atau ekonomi bawah tanah.
Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut sebagai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta Sri Mulyani untuk mengumpulkan potensi pajak dari sektor yang belum tersentuh.
"Ini yang sedang saya minta ke Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan pak Prabowo minta waktu itu sisi penerimaan banyak sekali yang dianggap belum bisa di collect atau capture baik karena nature-nya adalah ilegal, informal, underground, shadow," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 13 November 2024.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini jajaranya telah merumuskan sektor-sektor yang bisa digali potensi penerimaannya. "Ini kemudian yang sedang kita rumuskan," ujarnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 8 November 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Bendahara Negara ini menyinggung, munculnya judi online (judol) saat ini telah merampas konsumsi atau daya beli masyarakat. Akibatnya, aktivitas judi online itu tidak mendorong konsumsi, sehingga dengan itu pemerintah akan mengambil strategi untuk mendongkrak penerimaan negara.
"Faktor-faktor munculnya judol yang menimbulkan mungkin punya daya beli tapi daya belinya kesedot untuk aktivitas yang tidak menimbulkan konsumsi tapi kemudian hilang dalam judol. Itu semuanya perlu untuk kita terus melihat, waspadai dan kita mengambil strategi," katanya
Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan roadmap tersebut, termasuk upaya untuk mendongkrak tax ratio.
"Kami sedang menyusun (roadmap), karena ini bagian yang terus terang bapak/ibu sekalian bertanya cukup banyak dan sudah berkali-kali panjang, liat sendiri gak ada yang ditutup-tutupi," terangnya.
Sementara itu, Anggito mengaku saat ini sudah mulai menggali sumber-sumber penerimaan, baik pajak maupun PNBP dari aktivitas underground economy.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Kami juga diminta mencari sumber lain yang disebut kegiatan ekonomi tidak tercatat, yang di bawah tanah maupun bayang-bayang," ujarnya.
Anggito mengatakan, untuk roadmap yang sedang disusun oleh pemerintah ini akan disusun lebih utuh dengan memutakhirkan dari sektor yang sudah ada sebelumnya.
"Bapak/Ibu sekalian bersimpati supaya kita semakin aktif menggali dalam penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBP. Nanti dalam roadmap akan kita breakdown mengenai baseline-nya, buoyancy dan dampak coretax ke peningkatan kepatuhan," imbuhnya.
Tolak PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI Beberkan Ketidakadilan dalam Pemungutan Pajak
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
