Kereta Otonom Tanpa Rel Diretur ke China, Kemenhub: Untuk IKN Kita Cari yang Terbaik
- ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta, VIVA – Otorita IKN (OIKN) bakal mengembalikan kereta otonom tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART), dari Ibu Kota Nusantara (IKN) ke pihak China.
Sebab, hasil evaluasi pihak OIKN menyatakan bahwa moda transportasi yang akan digunakan di IKN itu belum dapat berfungsi dengan baik.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Budi Rahardjo mengatakan, setelah uji coba berjalan selama kurang lebih dua bulan, hasil evaluasi pihak OIKN menemukan bahwa kereta tanpa rel itu belum dapat berfungsi dengan baik di IKN, khususnya dari system autonomous yang dimilikinya.
"Menurut hemat kami, kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik," kata Budi kepada media, Rabu, 13 November 2024.
"Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Sebab pembiayaan uji coba itu ditanggung oleh vendor ART," ujarnya.
Dia menjelaskan, konsep transportasi di IKN adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu, ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN. Karena moda transportasi itu menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berteknologi tinggi serta dioperasikan menggunakan baterai.
"Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil," kata Budi.
Karenanya, lanjut Budi, Kementerian Perhubungan pun sebelumnya juga telah menfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda transportasi di IKN. MoU uji coba ini dilakukan antara otoritas IKN dengan pihak vendor, yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang.
"Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN," ujarnya.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
