Utang Pemerintah Tembus Rp 8.473,90 Triliun di Akhir September 2024
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jakarta, VIVA – Utang pemerintah di masa terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 8.473,90 triliun per akhir September 2024. Jumlah ini tercatat naik dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar Rp 8.461,93 triliun.
Adapun untuk rasio utang per akhir September 2024 sebesar 38,55 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu masih terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir September 2024 tercatat Rp 8.473,90 triliun," tulis Buku APBN KiTA dikutip Selasa, 12 September 2024.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- VIVA/Andry Daud
Untuk posisi utang ini berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Tercatat, dari SBN sebesar 88,31 persen, dan pinjaman 11,69 persen.
Bila dirinci, untuk utang yang berasal dari SBN sebesar Rp 7.483,09 triliun, yang terdiri dari SBN domestik senilai Rp 6.103,90 triliun, dan SBN valas sebesar Rp 1.379,19 triliun.
Kemudian utang yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 990,81 triliun, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,93 triliun, pinjaman luar negeri Rp 940,88 triliun.
"Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal," katanya.
Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Kemenkeu menjelaskan, per akhir September 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.
"Risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar juga terkendali, di mana 80,2
persen total utang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate) dan 72,50 persen total utang dalam rupiah," imbuhnya.
Prabowo Teken PP Penghapusan Utang Macet bagi UMKM, Begini Isinya
Presiden RI, Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan utang macet bagi UMKM
