Tak Cuma Jadi Utang Konsumtif, Ekonom Sebut Paylater Bisa Jadi Bantalan Ekonomi saat Daya Beli Lesu
- TechnoPixel
Jakarta, VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan peningkatan penggunaan paylater, dan mencatat bahwa pembiayaan paylater oleh perusahaan multifinance telah mencapai Rp 8,24 triliun pada September 2024 atau naik 103,40 persen secara year on year (yoy).
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan, pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap paylater, sebagai metode pembayaran pilihan termasuk untuk kebutuhan sehari-hari.
"Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat bahwa 42,1 persen pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya," kata Huda dalam keterangannya, Senin, 11 November 2024.
Di tengah tantangan ekonomi saat ini, percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.
Paylater
Huda mengatakan, ketika daya beli masyarakat menurun namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut.
"Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL)," ujarnya.
Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari mengatakan, pihaknya terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat. Meski demikian, Indina pun mengajak para pengguna untuk bijak dalam menggunakannya.
Cara menggunakan Kredivo Paylater di Tokopedia
- Istimewa
"Meski Paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari paylater," ujarnya.
OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
