Bertemu BP Taskin, Apdesi Curhat Pendataan Warga Miskin Sering Tak Libatkan Pemerintah Desa
- vstory
Jakarta, VIVA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung Sekretariat Negara pada Jumat, 8 November 2024. Dalam kesempatan itu, Apdesi meminta dilibatkan dalam pendataan warga yang miskin.
"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa," ujar Kepala BP Taskin, Budi Sudjatmiko.
Menurut laporan Apdesi, kata Budiman, pendataan orang miskin yang tidak melibatkan perangkat desa dapat menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Akibatnya, kepala desa sering kali di demo oleh warganya.
"Yang itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran," kata Budiman.
Ilustrasi/Masyarakat miskin di pedesaan
- ANTARA/Basri Marzuki
Di sisi lain, BP Taskin mengaku berkomitmen untuk membantu kementerian lembaga dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. BP Taskin akan membantu desa agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.
"Ini hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi. Ini aspirasi-aspirasi yang memang menjadi perhatian Pak Presiden, kenapa badan dibentuk adalah untuk membantu mem-backup Kementerian-Kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apa pun tepat sasarannya," katanya.
Budiman Sudjatmiko
- Dok.istimewa
Budiman mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memverifikasi laporan yang diterima. Ia juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk memberikan aspirasi.
"Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani," tuturnya.
Prof Ikrar: Tanpa Keberanian Rakyat Takkan Ada Perubahan, Lawan Pengerahan Aparat di Pilkada Sumut
Aktivis politik, Prof.Ikrar Nusa Bakti mengingatkan warga Sumut untuk menunjukkan keberanian melawan penggunaan aparat negara untuk memenangkan calon yang diusung Jokowi.
