Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Berikan Bantuan Rp900 Ribu, Cair Bertahap Lewat ATM Bank DKI
- Instagram/kotajakartatimur
Jakarta, VIVA – Warga lanjut usia yang membutuhkan dukungan finansial kini diberikan bantuan sosial (bansos) melalui Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Program ini dirancang untuk membantu para lansia yang tergolong tidak mampu dan tidak memiliki penghasilan tetap, agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.
Melalui KLJ, setiap penerima manfaat berhak mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk periode Oktober hingga Desember 2024, total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000.
Dana ini dapat dicairkan langsung oleh para penerima melalui kartu ATM khusus dari Bank DKI yang disediakan bagi penerima KLJ. KLJ merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu para lansia yang berada dalam kondisi rentan, terutama mereka yang tidak memiliki pemasukan tetap.
Program ini bertujuan meringankan beban ekonomi para lansia sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih mandiri dan layak di usia lanjut.
Langkah-langkah Mengecek Status Penerima KLJ
Warga menunjukkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
- ANTARA
Pemerintah DKI Jakarta juga telah menyediakan layanan pengecekan daring bagi warga yang ingin memastikan status mereka atau keluarga sebagai penerima KLJ. Berikut adalah langkah-langkahnya:
- Masuk ke situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta melalui alamat siladu.jakarta.go.id.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom pengecekan.
- Klik tombol “Cek NIK” untuk mengetahui status penerimaan.
Jika NIK terdaftar sebagai penerima KLJ, informasi mengenai status bantuan dan jadwal pencairan akan muncul di layar. Dengan layanan pengecekan ini, para lansia atau keluarganya dapat lebih mudah memantau status bantuan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Dengan adanya pencairan bantuan melalui ATM Bank DKI, proses distribusi bantuan KLJ menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh penerima.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
