Hasil Rapat Jajaran Menteri Ekonomi Prabowo di Hari Minggu, Simak!
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama para menteri di bawah koordinasinya. Rapat ini untuk membahas program Quick Win sektor perekonomian yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pantauan di lokasi, selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hadir pula Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani; serta Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Sejumlah hal yang dibahas dalam rapat koordinasi terbatas itu dipaparkan Airlangga. Pertama yakni tentang keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait masalah ketenagakerjaan. Airlangga memastikan, regulasi terkait UU Ketenagakerjaan saat ini tengah disiapkan oleh Menaker Yassierli, guna menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
"Sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, maka tentunya ada juga konsekuensi dalam hal perundang-undangannya," kata Airlangga di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu, 3 November 2024.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli
- Kementerian Ketenagakerjaan
Pembahasan kedua, kata Airlangga yakni terkait arahan Presiden Prabowo perihal devisa hasil ekspor yang Peraturan Pemerintah (PP) nya saat ini tengah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Hal itu seiring persiapan RPP hapus buku dan hapus tagih dari Bank dan lembaga keuangan, bagi para pelaku UMKM.
"Lalu ada pula sejumlah Perpres dan PP lainnya yang juga sedang dalam proses," ujarnya.
Pembahasan ketiga yakni soal usulan kelanjutan beberapa program insentif prioritas, yang bakal dilanjutkan di tahun 2025. Utamanya yakni soal sejumlah insentif seperti misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk properti, dan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk motor dan mobil listrik.
"Kemudian juga penyelesaian beberapa regulasi terkait Kredit Usaha Rakyat, Kredit Alsintan, dan juga sedang akan diusulkan yang baru untuk kredit investasi atau revitalisasi industri berbasis padat karya," kata Airlangga.
Bahasan keempat yakni soal sejumlah program kerja, terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform. Serta, integrasi program siap bekerja dan kartu prakerja.
Kelima,  yakni pembahasan Kementerian Perindustrian terkait beberapa program yang tengah dijalankan. Misalnya soal lartas Impor, fasilitasi pelabuhan import, harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri, dan rencana pemerintah membuat gugus tugas (task force) untuk pembahasan secara mendetil. Selain itu, ada pula pembahasan soal upaya mendorong UMKM guna mengamankan pasar dalam negeri sekaligus menggencarkan ekspor.
Keenam yakni soal program-program seperti KUR, Mekaar, dan Makmur, yang akan terus didorong oleh Kementerian BUMN. Lalu ada pula pembahasan untuk mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat.
Ketujuh yakni soal peningkatan lifting migas dan perluasan pemanfaatan bio-fuel serta bio-ethanol, yang juga sedang dibaras dalam Satgas Subsidi Tepat Sasaran di Kementerian ESDM.
Pembahasan kedelapan yakni soal investasi terkait dengan tax holiday. Airlangga mengakui hal ini masih harus lebih diefektifkan melalui perbaikan OSS di tiap K/L. Yakni termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATR/BPN, PU PERA, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS.
Kesembilan yakni soal pariwisata, yang akan terus didorong melalui program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Dimana salah satu yang sedang dibahas adalah soal harga tiket pesawat yang lebih kompetitif, yang akan dibahas melalui koordinasi lintas kementerian seperti misalnya antara Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, hingga Pertamina.
"Dan kesepuluh yakni soal perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Selain untuk pengamanan pasar luar dan dalam negeri, ada juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu IEU-CEPA serta proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CP TPP," ujarnya.
Catat! Ini Daftar Barang dan Jasa Bebas PPN 12% di 2025
Meski PPN naik 12 persen, pemerintah memastikan bahwa ada beberapa barang dan jasa yang tetap bebas dari PPN. Apa saja?
