30 Persennya Tidak Tepat Sasaran, Bahlil Ungkap Kebocoran Subsidi Energi Rp 100 Triliun

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • VIVA.co.id/Edwin Firdaus

Jakarta, VIVA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, terdapat kebocoran subsidi BBM hingga listrik yang mencapai hingga angka Rp 100 triliun.

Terungkap, Ini Isi Pertemuan Dirut PLN dan Kepala BPI Danantara

Karenanya, Presiden Prabowo pun telah memberikan arahan kepadanya selaku Menteri ESDM dan Ketua Tim Khusus Pembahasan Subsidi, guna menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk BBM hingga listrik tersebut.

"Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya. Kurang lebih Rp 100 triliun lah," kata Bahlil di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu, 3 November 2024.

Dirut PLN Sambangi Kantor Danantara, Ada Apa?

Ilustrasi BBM

Photo :
  • Istimewa

Dia mengatakan, data soal kebocoran penyaluran subsidi energi itu berasal dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas. Terlebih, tahun ini anggaran subsidi dan kompensasi energi tercatat mencapai Rp 435 triliun, sehingga angka Rp 100 triliun potensi kebocoran itu merupakan nilai yang sangat besar.

Golkar Pastikan Kepengurusan Dibawah Ketum Bahlil Lahadalia Sudah Sesuai AD/ART Partai

Padahal, kata Bahlil, tujuan subsidi itu diberikan oleh pemerintah adalah khusus kepada warga negara miskin yang kurang mampu dan berhak untuk menerima subsidi tersebut.

"Kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Guna mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran penyaluran subsidi energi itu, Bahlil mengaku saat ini pihaknya tengah menggodok sejumlah opsi untuk skema baru penyaluran subsidi energi tersebut.

Petugas SPBU melayani masyarakat dengan mengisi BBM jenis Pertalite (Ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

Salah satu opsinya adalah menggantinya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang masih akan terus dikaji dalam dua pekan kedepan sebagaimana deadline yang diberikan Presiden Prabowo kepada Bahlil.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, dikasih waktu 2 minggu oleh Bapak Presiden, jadi dua minggu ini akan kami selesaikan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya