Erick Thohir Pinjam Aset Bank Mandiri untuk Kantor BP Investasi Danantara

Jakarta, VIVA – Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan kantor untuk digunakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, alias BP Investasi Danantara.

BP Danantara merupakan pengembangan lanjutan dari lembaga pengelola investasi yang sebelumnya bernama Indonesia Investment Authority (INA), sebagai sovereign wealth fund (SWF) dari Indonesia.

Erick mengaku juga telah bertemu dengan perwakilan dari pihak BP Investasi Danantara, guna membahas rencana penggunaan salah satu aset milik Bank Mandiri sebagai kantornya.

"Karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri (yang akan digunakan) buat kantornya," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat Muliaman Darmansyah Hadad, sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara).

Muliaman menjelaskan, lembaga yang akan dipimpinnya ini merupakan pengembangan lanjutan dari lembaga pengelola investasi yang sebelumnya bernama Indonesia Investment Authority (INA), sebagai sovereign wealth fund (SWF) dari Indonesia.

"Sama seperti INA. Mirip-mirip itu, tapi lebih besar. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar," kata Muliaman saat ditemui usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Sesuai namanya, Muliaman menjelaskan bahwa tugas dari lembaga pimpinannya itu adalah sebagai badan pengelola investasi, yang ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Dimana, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nantinya akan dikelola oleh badan yang dipimpinnya ini. 

"Tapi tentu saja itu bertahap ya. Dibentuk badannya dulu, dan dibuat undang-undangnya dulu," ujarnya.

Sederhananya, Muliaman menyebut lembaganya ini semacam Otoritas Penanaman Modal Indonesia atau Investment Authority of Indonesia. Mengenai apakah nantinya INA/SWF juga akan berada di bawah otoritasnya, Muliaman mengaku belum bisa memastikan hal tersebut. 

"Kita lihat nanti ya (gabung dengan INA). Mestinya iya. Tapi belum, kita siapkan dulu UU-nya," kata Muliaman.

Hadiri Pertemuan dengan Menko Airlangga, Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD.

VIVA.co.id

27 November 2024