Soal Mahalnya Harga Tiket Pesawat, Erick Thohir: Aturan yang Mengikat Harus Dilepas
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, buka suara terkait mahalnya harga tiket pesawat di Tanah Air. Apalagi, ini turut berdampak pada kinerja sektor pariwisata nasional.
Menurut Erick, masalah mahalnya harga tiket pesawat memang memiliki kompleksitas tersendiri. Maka, diperlukan dukungan dari aspek regulasi untuk mendukung penyelesaiannya.
"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan, pasti aturan yang selama ini mengikat itu yang harus kita lepas," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Dia menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran sangat menaruh perhatian khusus bagi sektor pariwisata Indonesia. Hal itulah yang diakui Erick telah membuat pihaknya menjalin koordinasi dengan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu, guna membahas masalah tersebut.
Erick Thohir pun menindaklanjuti upaya itu dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, di Kementerian BUMN hari ini. Dari pertemuan dengan Menpar Widi itu, Erick memastikan bahwa pemerintah akan membentuk project management officer (PMO) alias Satuan Tugas (Satgas), guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.
"Makanya kemarin saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, untuk membahas mengenai pariwisata ini. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini (dengan Menpar), maka kita sepakat akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," ujar Erick.
Menurutnya, salah satu solusi yang harus didapatkan adalah soal mahalnya harga tiket pesawat, yang berkaitan langsung dengan kinerja sektor pariwisata di Tanah Air.
"Jadi kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO, itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan, menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi," kata Erick.
"Termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.