Arahan Prabowo ke Menko Airlangga soal Perundingan Kerja Sama Ekonomi IEU-CEPA
- VIVA/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, segera menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
“Arahan beliau ini supaya segera diselesaikan supaya bisa ditandatangani,” kata Airlangga usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Airlangga menjelaskan kepada Prabowo bahwa masih terdapat tiga isu utama yang menghambat perkembangan IEU-CEPA. Salah satu isu tersebut mengenai perpajakan transmisi elektronik.
Presiden ungkap Airlangga, meminta masalah itu segera diselesaikan, sebab proses perundingan telah berlangsung selama tujuh tahun.
Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Setkab
“Ini sebuah perjanjian yang sudah dibahas selama tujuh tahun dan ini menjadi PR agar segera kita bisa selesaikan,” ujarnya.
Pada September lalu, Airlangga mengungkap kendala untuk memfinalisasi IEU-CEPA. Dia menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena susunan kabinet IEU-CEPA yang mengalami perubahan.
"Jadi dulu negosiator kita itu, sekarang sudah tidak menjabat lagi," kata Airlangga saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024, di Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Airlangga menyebut kemungkinan perundingan yang akan diselesaikan mengalami perubahan. Kabinet yang baru di IEU-CEPA, kata dia, tentu punya permintaan baru lagi.
Airlangga Hartarto hadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
- Antara
"Sehingga ada tiga isu utama yang mereka dorong," ujarnya.
Tiga isu tersebut, yakni IEU-CEPA ingin agar masalah impor segera dipermudah di Indonesia. Kemudian, mereka masih berkeras mengenai biaya keluar.
"Dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di digital, transmisi digital. Kita minta menunggu WTO, mereka tidak mau," imbuhnya.
Deddy PDIP Marah, Prabowo Diperlakukan Tak Pantas Buat Dukung Kandidat Pilkada
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menyebut urusan hukum dan politik di Indonesia belakangan mengalami kerusakan.
