Menaker Yassierli Tegaskan Prabowo Minta PHK Karyawan Sritex Tak Boleh Terjadi
- Antara.
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya memastikan agar perusahaan tekstil Sritex ini tetap beroperasi. Hal itu dalam yoata untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri terkait untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Antara lain, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
"Pemerintah memang sangat concern bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa," kata Yassierli saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 29 Oktobber 2024.
Sritex.
- Antara.
Dia menyampaikan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex. Karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.
"Ini kan belum (pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya," kata dia.
Lebih lanjut dia mencatat bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Kemenakerpun memastikan terus melakukan monitoring, terutama di daerah Jawa Tengah.
Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk Iwan Kurniawan Lukminto.
- Antara.
Yassierli merinci sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi. Karena itu, pemerintah juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang, karena sejumlah strategi penyelamatan perusahaan telah disiapkan, termasuk langkah hukum dan aksi korporasi.
"Saya concern pada hak-hak pekerja, bekerja tenang bahagia dan semua hak mereka terpenuhi jadi tidak boleh sampai isu ini mengganggu mereka bekerja," kata Menaker. (Ant)
