Wamen Thomas Ungkap Konflik Geopolitik Tekan Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono (dok: Kemenkeu)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono menyebut konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (WBG).

Menteri Maman Pastikan Kebijakan PPN Naik Jadi 12 Persen Tak Pengaruhi Kinerja UMKM

Thomas mengatakan, penguatan kerja sama multilateral melalui reformasi struktural dan investasi hijau penting dilakukan. Dalam hal ini untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

"Peningkatan risiko ekonomi global dan konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi," kata Thomas dalam keterangan resminya Senin, 28 Oktober 2024.

50 Orang Terkaya di Indonesia 2024

Adapun pada pertemuan ini dibahas mengenai isu-isu global, antara lain peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, serta peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Thomas Djiwandono Dipanggil Prabowo di Kartanegara

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa
Diskon Listrik 50 Persen Awal 2025, YLKI: Dorong Daya Beli Masyarakat

Mengawali lawatannya, Thomas menghadiri pertemuan ke-12 Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action).

Thomas menekankan komitmen Indonesia dalam mendorong pasar dan pembiayaan karbon, serta peran swasta dalam mitigasi dan adaptasi untuk pencapaian NDCs. Selain itu, Wamenkeu memaparkan inisiatif pembiayaan inovatif Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS), dan penerbitan lebih dari USD7 miliar pembiayaan hijau dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.

Selanjutnya, Wamenkeu menghadiri agenda ASEAN-IMF Closed Door Annual Roundtable of ASEAN Finance untuk mendiskusikan tantangan dan prioritas kawasan Asia Tenggara, termasuk rantai pasok regional, pembangunan berkelanjutan, daya tahan pangan, serta ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). 

Selain itu, di sela-sela pertemuan tahunan IMF-WBG, Thomas juga menjadi pembicara dalam Eurasia Group Roundtable Discussion, memaparkan kondisi perekonomian Indonesia terkini serta prioritas pemerintahan baru yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, air, revitalisasi sektor manufaktur, dan investasi di sektor sumber daya mineral dan agrikultur strategis.

Thomas juga menghadiri pertemuan ke-4 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20, yang merupakan pertemuan terakhir di bawah Presidensi G20 Brazil. 

Pertemuan ini membahas isu penguatan Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks - MDBs), sektor keuangan dan inklusi keuangan, serta isu-isu perekonomian global, sekaligus menandai 25 tahun terbentuknya Jalur Keuangan (finance track) G20. 

Adapun berbagai tantangan global turut menjadi perhatian, seperti produksi dan perdagangan, konsentrasi pendapatan dan kesejahteraan, perubahan iklim, pembiayaan kesehatan, serta ketidakstabilan politik dan geoekonomi. 

Dalam pertemuan tersebut, Thomas menyerukan komitmen bersama negara anggota G20 untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat peran G20 sebagai forum utama dalam kerja sama ekonomi internasional.

Selain itu, dalam rangkaian agenda G20 kali ini, Thomas menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization Against Climate Change (TF-CLIMA) yang merupakan inisiatif dari Presidensi G20 Brazil yang mempertemukan Sherpa dan Finance Tracks untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Paris Agreement. 

Dia menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi. Transisi energi harus dilakukan secara adil dan terjangkau, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta peran masing-masing negara dengan mempertimbangkan prinsip Common But Differentiated Responsibilites and Respective Capabilities (CBDR-RC).

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi

Photo :
  • freepik.com/freepik

Di samping itu, Thomas juga mengapresiasi langkah World Bank dalam membantu negara anggota menghadapi tantangan melalui World Bank Evolution Roadmap, yang mencakup peningkatan kapasitas pembiayaan sebesar US$150 miliar dalam 10 tahun melalui inovasi keuangan.

Kemudian pelaksanaan Framework for Financial Incentives (FFI) dan Livable Planet Fund (LPF) untuk hibah dalam menghadapi tantangan global. Lalu, pengurangan rasio ekuitas terhadap utang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan tanpa menurunkan peringkat AAA IBRD. Serta penguatan kapasitas penyerapan proyek dan penurunan suku bunga pinjaman bagi negara anggota. 

Wamenkeu juga menyatakan dukungannya terhadap tambahan pendanaan IDA 21st Replenishment (IDA21) untuk membantu negara miskin, rentan, dan terdampak konflik melalui pembiayaan rendah bunga dan hibah.

Selain menghadiri agenda utama, Wamenkeu mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra dan MDBs. Dalam beberapa pertemuan tersebut, Wamenkeu menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan. 

Selain itu, Wamenkeu juga menjelaskan prioritas pemerintahan baru yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air, serta menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan APBN 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur akan difokuskan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta melibatkan lebih banyak peran pihak swasta. Wamenkeu berharap dukungan pada proyek prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah strategis MDBs, seperti perubahan iklim, transisi energi, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur konektivitas.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya