Prabowo Targetkan Ketahanan Energi, Pengembangan Infrastruktur Migas Harus Dipacu

Jakarta, VIVA – Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi, untuk mencapai target ketahanan energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan, upaya ini sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti dalam hasil studi ASEAN Center for Energy (ACE), yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada tahun 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangannya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Dia menegaskan, kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand, karena penggunaannya akan lebih masif di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi.



Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan dalam Retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024.

Photo :

• ANTARA

Ketika hal itu terwujud maka proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," ujarnya.

Dia mencontohkan, proyek infrastruktur pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun, sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana APBN. Karenanya, Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran demi mewujudkan hal tersebut.

"Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent), harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," kata Moshe.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem, serta mata rantai gas bumi. Supaya, nantinya dapat terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

"Tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Dia mencontohkan, proyek infrastruktur pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun, sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana APBN. Karenanya, Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran demi mewujudkan hal tersebut.