APTI Harap Prabowo Sejahterakan dan Lindungi Sektor Pertembakauan Nasional
- ANTARA/Hafidz Mubarak A
Jakarta, VIVA – Sejumlah kalangan di sektor pertembakauan nasional berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran mau berkomitmen melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan di Tanah Air dari hulu sampai hilir.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah mengatakan, pihaknya juga meminta Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, melalui kebijakan-kebijakan yang memajukan pertanian tembakau di Tanah Air.Â
"Pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan, serta menyiapkan infrastruktur yang tepat guna agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan," kata Samukrah dalam keterangannya, Jumat, 25 Oktober 2024.
Panen tembakau petani Indonesia. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Dia juga berharap Presiden Prabowo tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hal itu sejalan dengan poin pidato Presiden Prabowo yang mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk menjadi bangsa yang berani,yang tidak takut tantangan, rintangan, bahkan ancaman.Â
Karenanya, guna melindungi ekosistem pertembakaun nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, Presiden Prabowo pun diminta untuk menolak ketentuan-ketentuan di dalam FCTC tersebut.
"Karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir," ujarnya.
Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Tanah Air, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Madura memastikan, permintaan pasar akan tembakau selama ini tidak pernah surut baik dari dalam maupun luar negeri.
"Sehingga produksinya dituntut untuk selalu optimal, demi terpenuhinya permintaan pasar baik domestik maupun internasional," kata Ketua Umum PC PMII Pamekasan, Homaidi.
Dia menegaskan, bagi masyarakat Indonesia, tembakau memiliki tempat tersendiri sehingga pemerintah dirasa perlu untuk turun tangan mengatur bagaimana mekanisme dan regulasi yang tepat bisa dijalankan.
"Supaya sektor pertembakauan nasional tetap menjadi sektor yang strategis, tidak hanya bagi negara namun juga bagi pelaku-pelaku usaha lainnya," ujarnya.
