Pengusaha Harap Prabowo Perhatikan 4 Aspek Ini
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti empat aspek yang harus menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait dengan iklim investasi.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengakui, gemuknya Kabinet Merah Putih cenderung tidak efisien. Namun, tidak tertutup kemungkinan banyaknya kementerian dan pejabat tinggi negara akan menciptakan birokrasi yang lebih fokus dan efisien di masa mendatang.
"Kami sangat berharap Presiden terpilih memberikan perhatian khusus pada empat aspek tersebut dengan meneruskan dan meningkatkan reformasi birokrasi yang sudah berjalan sejauh ini," ujar Shinta saat dihubungi VIVA, Kamis, 24 Oktober 2024.
Presiden Prabowo Pimpin Rapat Kabinet Merah Putih Perdana di Istana
- Biro Pers Sekretariat Presiden: Muchlis Jr
Shinta yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menjelaskan empat aspek itu di antaranya pertama kejelasan terkait Key Performance Indicator (KPI), kewenangan atau fungsi-tugas masing-masing kementerian atau pejabat tinggi.
"Fungsi-tugas ini juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan seluruh stakeholders ekonomi nasional agar birokrasi usaha/investasi kita tidak simpang siur. Menciptakan uncertainty, distrust pasar atau menciptakan celah korupsi yang hanya akan mencederai citra daya saing iklim usaha/investasi nasional yg susah payah ingin kita tingkatkan di mata pelaku ekonomi global," jelasnya.
Kedua, dia meminta agar ada mekanisme kontrol khususnya insentif dan disinsentif yang jelas dan tegas dari Prabowo. Sehingga akan memaksa Kementerian Lembaga (K/L) untuk saling berkoordinasi.
"Ketiga ada interkonektivitas, harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan proses birokrasi yang baik di antara semua kementerian/lembaga untuk menghilangkan atau meminimalisir duplikasi birokrasi. Khususnya untuk perizinan usaha yang memerlukan dokumen-dokumen yang relatif sama dari pelaku usaha/investor," jelasnya.
Keempat, Shinta mengatakan agar Prabowo membentuk mekanisme pengawasan yang ketat dan langsung bertanggung jawab kepadanya. Hal ini dilakukan agar penyelesaian masalah yang menghambat perizinan usaha dan investasi bisa teratasi.
"Khususnya bila ada birokrasi yang overlapping, conflicting atau mandek di lapangan," katanya.
Lebih lanjut, Shinta menilai bahwa digitalisasi birokrasi harus ditingkatkan yang dibarengi dengan transparansi, efisiensi, interkonektivitas, pengamanan data, dan pengawasan. Hal ini agar tetap sejalan dengan tujuan reformasi nasional yaitu birokrasi yang lebih transparan, jelas, dan efisien.
"Kami menyarankan agar Presiden memiliki kantor khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Beliau (semacam President delivery unit/office) untuk mengawasi interkonektivitas, harmonisasi, koordinasi dan simplifikasi birokrasi ini," kata dia.
