Muliaman Hadad Beberkan Tugas Badan Pengelola Investasi Nusantara
- Muhammad Yasir/Makassar/VIVA.co.id
Jakarta, VIVA – Muliaman Darmansyah Hadad telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 142 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Muliaman menjelaskan, lembaga yang akan dipimpinnya ini merupakan pengembangan lanjutan dari lembaga pengelola investasi yang sebelumnya bernama Indonesia Investment Authority (INA), sebagai sovereign wealth fund (SWF) dari Indonesia.
"Sama seperti INA. Mirip-mirip itu, tapi lebih besar. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar," kata Muliaman saat ditemui usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Sesuai namanya, Muliaman menjelaskan bahwa tugas dari lembaga pimpinannya itu adalah sebagai badan pengelola investasi, yang ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Di mana, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nantinya akan dikelola oleh badan yang dipimpinnya ini.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
"Tapi tentu saja itu bertahap ya. Dibentuk badannya dulu, dan dibuat undang-undangnya dulu," ujarnya.
Sederhananya, Muliaman menyebut lembaganya ini semacam Otoritas Penanaman Modal Indonesia atau Investment Authority of Indonesia. Mengenai apakah nantinya INA/SWF juga akan berada di bawah otoritasnya, Muliaman mengaku belum bisa memastikan hal tersebut.
"Kita lihat nanti ya (gabung dengan INA). Mestinya iya. Tapi belum, kita siapkan dulu UU-nya," kata Muliaman.
Saat ditanya tujuan utama lembaga itu, Dia mengatakan bahwa tujuannya yakni untuk mengelola investasi yang terpencar-pencar, untuk kemudian dikonsolidasikan dan dimanfaatkan. Misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, maka hal itu akan digabung menjadi satu untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan.
"Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait. Jadi nanti kita akan diskusi dengan kementerian terkait untuk mengetahui bagaimana nantinya lembaga ini harus diwujudkan," ujar Muliaman.
Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Perihal kapan kiranya regulasi dan persiapan operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara itu akan rampung, Muliaman hanya bisa berharap hal itu akan bisa dicapai oleh pihaknya sesegera mungkin.
"(Kemungkinan rampung akhir tahun) belum ya mungkin. Karena kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Kita usahakan secepatnya (rampung). Karena tahun depan kan juga sudah dapat (alokasi APBN)," ujarnya.
