Demi Capai SDG's, Luhut dan PM Kenya Teken Perjanjian Soal Aliansi Keuangan Campuran Global
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Perdana Menteri Kenya, Musalia Mudavadi menandatangani article of agreement (AOA) gerakan G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA).
Pada pertengahan tahun 2024 lalu, sejumlah negara telah meneken Letter of Intent (LOI) pembentukan GBFA. Negara-negara tersebut antara lain Indonesia, Kanada, Fiji, Kenya, Perancis, Sri Lanka, Luksemburg, dan Republik Demokratik Kongo.
Tujuannya tak lain untuk menghimpun aliansi pendanaan campuran, guna mengimplementasikan ekonomi berkelanjutan dan mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDG's).
"Saya sangat senang kita telah melangkah maju setelah pertemuan terakhir kita di New York bulan lalu. Terima kasih khususnya kepada Kenya atas komitmennya untuk menandatangani AOA untuk Global Blended Finance G20 Bali hari ini," kata Luhut di acara 'Signing of the Article of Agreement on G20 GBFA', kawasan Kebon Sirih, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat berbicara pada sesi plenari di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 September 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Langkah lanjutan Kenya meneken AOA ini diharapkan Luhut juga akan diikuti oleh negara-negara lain, yang sudah meneken LOI saat pembentukan GBFA pertengahan 2024 lalu. Supaya gerakan dan program untuk ekonomi berkelanjutan yang bisa dikerjakan bersama-sama melalui kemitraan ini, nantinya bisa benar-benar terlaksana.
"Saya percaya anggota lain akan segera bergabung. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai target ini, tetapi saya percaya dengan semangat kebersamaan, kita bisa melakukannya," ujar Luhut.
Dia menegaskan, sumber daya publik saja tidak cukup untuk mencapai skala yang dibutuhkan dalam pencapaian SDG's dan aksi mengatasi perubahan iklim. Nantinya, GBFA itu akan menggabungkan modal dari sektor publik, filantropi, dan sektor swasta untuk mempercepat program tersebut.
"Sekali lagi, saya selalu mengatakan bahwa negara-negara berkembang benar-benar membutuhkan platform semacam ini," jelas dia.
Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sempat memberikan sambutan via rekaman video di acara tersebut mengatakan, GBFA memang dibentuk untuk menjadi sarana pembiayaan pengembangan ekonomi berkelanjutan, guna mendukung pembangunan inklusif. Serta, menjadi ajang bagi kemitraan internasional dalam mendukung implementasi SDG's di negara berkembang, dan mendorong kerja sama selatan-selatan.
Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa GBFA juga bisa menjadi jalan bagi negara-negara maju, untuk mempertegas bantuannya kepada negara berkembang dalam rangka memerangi krisis iklim.
"Saya harapkan Global Blended Finance Alliance ini menjadi platform yang mendorong lebih banyak sumber pembiayaan, khususnya pemenuhan komitmen negara maju untuk akselerasi pembangunan dan pendanaan iklim," pungkasnya.
Gubernur BI Prediksi Ekonomi Dunia Bakal Melambat dan Inflasi Tinggi Dipicu Kebijakan Tarif AS
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat, dan inflasi dunia akan kembali tinggi.
