10 Tahun Jokowi, Investasi Hilirisasi Kelapa Sawit RI Tembus Ratusan Triliun
- R Jihad Akbar/VIVAnews.
Jakarta, VIVA – Sebagai negara yang menguasai 58 persen Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah dunia, pemerintah terus mendorong dilakukannya hilirisasi. Hal ini dilakukan guna memberikan nilai tambah pada komoditas sawit.
Berdasarkan data Statistik Direktorat Jenderal Perkebunan, angka sementara tahun 2023 kelapa sawit memiliki lahan seluas 16,8 Juta ha dengan produksi sebesar 46,9 juta ton.
Untuk itu, salah satu hilirisasi yang dilakukan dengan membuat kelapa sawit sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM) biodiesel. Terbaru pemerintah telah melakukan soft launching Biodiesel B50, artinya mencampur solar dan minyak sawit dengan komposisi 50:50.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan dilakukannya soft launching B50 telah mencatatkan sejarah kemandirian energi nasional yang menjadi mimpi besar Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan.
Foto kebun kelapa sawit, contoh swasembada pangan dan energi
- pexels//@Pok Rie
“B50 ini sangat penting, sangat strategis. Ini bisa dijadikan politik ekonomi untuk dunia. Saya ulangi, ini kekuatan kita, yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia,” ujar Amran.
Adapun selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), energi terbarukan terus diimplementasikan sejak penggunaan B15 di tahun 2015, B20 di tahun 2019, B30 di tahun 2022, B35, dan B40.
Amran menyebut, pemerintah sendiri telah memulai inisiasi pemanfaatan minyak sawit pada program biodiesel sejak tahun 2019, di mana terdapat prototipe pengembangan biodiesel yang terbuat dari 100 persen minyak kelapa sawit (B100).
Mentan pun menyebut, saat ini kekuatan pangan ada di Indonesia, dan biodiesel ada di Indonesia. Dirinya mengingatkan agar potensi ini dikelola dengan baik sebab Indonesia menguasai 58 persen CPO di dunia.
Sehingga dengan begitu B50 akan memberikan dampak ekonomi, dampak politik, dan seluruhnya, sebagai contoh negara di benua Eropa, membutuhkan 2,6 juta KL per tahun.
Bila menilik ke belakang, pada 1 Februari 2023 pemerintah telah memberlakukan B35. Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel mencapai 13,5 juta kiloliter atau 226 ribu barel per hari untuk implementasi Program B35 pada tahun 2023.
Pemerintah mencatat, untuk nilai devisa yang bisa dihemat mencapai sekitar 10,75 miliar dolar AS setara Rp 161 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,65 juta orang, dan emisi gas rumah kaca sebanyak 34,9 juta ton ekuivalen.
Adapun Pertamina (Persero) dalam hal ini menerima 9,9 juta kiloliter (kl) B35 pada penerapan ini. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution.
"Akan ada 9,9 juta (kiloliter) yang harus diterima Pertamina nanti di program B35 ini. Kalau di program B30 yang lalu kami terima 8,5 juta kl nanti akan menjadi 9,9 juta kl. Jadi bagi Pertamina kami harus mempersiapkan sebaik mungkin," kata Alfian.
Selain itu, upaya hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan membuat minyak makan merah. Presiden Jokowi sendiri pada Maret 2024 lalu telah meresmikan pabrik minyak makan merah di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pabrik minyak makan merah ini menjadi yang pertama di Indonesia ini memiliki kapasitas 10 ton CPO. Jokowi menyampaikan, kehadiran pabrik pertama yang memproduksi minyak makan merah ini diharapkan memberikan nilai tambah signifikan bagi petani sawit.
”Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS (tandan buah segar) tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi yaitu minyak makan merah,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa pembukaan pabrik ini juga merupakan bagian dari upaya hilirisasi, yaitu proses peningkatan nilai tambah komoditas melalui pengolahan menjadi produk jadi.
"Jangan jual TBS, jangan jual CPO, kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Edi Martono mengatakan dengan hilirisasi sawit ini telah membuat produk yang di ekspor RI 90 persen sudah berbentuk olahan, bukan lagi CPO.
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit.
- Dok. Istimewa
"Dampak dari hilirisasi saat ini ekspor produk sawit 90 persen sudah dalam bentuk olahan, sudah bukan CPO lahir," ujar Edi kepada VIVA.
Edi menyebut, hilirisasi sawit ini juga telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, serta menarik investasi baru di sektor sawit. Bahkan diperkirakan nilai ekonomi dari hulu ke hilir berkat hilirisasi mencapai Rp 775 triliun pada tahun 2024.
"Yang jelas ada investasi baru dan penyerapan tenaga kerja dengan hilirisasi ini. Kalau data Kementerian Perindustrian nilai ekonomi dari hulu ke hilir tahun 2024 di prediksi sebesar Rp 775 triliun naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 750 triliun," jelasnya.
