Bahlil Ancam Cabut Izin Sumur Minyak yang Idle
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) sumur minyak tidak aktif atau idle, termasuk yang dikelola oleh PT Pertamina. Bahlil mengatakan, saat ini sumur idle ada sebanyak 16.000, dari jumlah itu sebanyak 5.000 sumur idle masih produktif.
Bahlil juga menjelaskan, untuk saat ini lifting minyak Indonesia sebesar 600 ribu barel per hari, yang mana produksinya dikuasai oleh dua kontraktor yakni Pertamina dan ExxonMobil.
"Itu dikuasai oleh dua kontaktor, satu Pertamina 65 persen dari total lifting 600 ribu barrel per day, dan sisanya ExxonMobil 25 persen, 10 persennya yang kecil-kecil. Berarti naik turunnya lifting minyak di Indonesia dipengaruhi oleh dua perusahaan ini," jelasnya di acara BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu, 9 Oktober 2024.
Sumur SAS 1 proyek Seleraya Belida (SRB) yang sudah beroperasi dengan lifting sebesar 2.000 barel minyak per hari (BOPD)
- Dok. SKK Migas
Kemudian dari hasil penelusurannya, Bahlil mengatakan dari 5.000 sumur idle yang masih produktif mayoritas dikuasai oleh Pertamina. Namun, dia menyebut sumur itu masih tidak termanfaatkan oleh Pertamina.
"Kemudian saya breakdown lagi 5.000 sumur idle ini lebih banyak posisinya dipegang oleh Pertamina, terus saya tanya kenapa enggak dijalankan, saya bilang, kalau ini saya bikin pencabutan IUP tahap dua kelihatannya," tegasnya.
Bahlil menyatakan, bila Pertamina tidak mampu untuk menjalankan, maka sumur itu akan diambil alih dan ditawarkan kepada perusahaan lainnya.
"Kalau kemarin kita cabut 2.018 IUP ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh KKKS termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan. Siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita," jelasnya.
"Jangan digenggam dong, kita negara butuh gimana, kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN, izin-izinnya pun dibawa tidur. Negara enggak butuh tidur izin, negara butuh produksi," tegasnya.
