Kepala Badan Gizi Ungkap Makan Bergizi Bakal Telan Anggaran Rp 800 Miliar Setiap Hari
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, Program Makan Bergizi Gratis andalan Prabowo-Gibran akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 miliar setiap hari. Dadan mengatakan, anggaran yang akan dikeluarkan untuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan akan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun setiap harinya.
Dari anggaran Rp 1,2 triliun tersebut, sekitar 75 persen atau sekitar Rp 800 miliar setiap harinya akan dialokasikan untuk program MBG.
"Dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi dan bapak ibu harus tahu, 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu kurang lebih Rp 800 miliar tiap hari," ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.
Siswa SD di Tangerang konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (Foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Dadan menjelaskan, nantinya anggaran sekitar Rp 800 miliar per harinya akan diintervensi untuk membeli bahan baku dari produk-produk pertanian.
"Karena kami masak setiap hari, kemudian kami deliver ke anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui untuk dimakan setiap hari. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang besar," jelasnya.
Di sisi lain, Dadan memperkirakan bahwa dari spending atau belanja tersebut akan berdampak terhadap perputaran uang di masyarakat.
"Kelemahan ekonomi Indonesia selama ini kekurangan likuiditas, kita atasi," jelasnya.
Adapun untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program ini sendiri akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2024.
Dadan mengatakan, pada tahun depan akan disasar sebanyak 15 juta penerima di tahap awal. "Minimal 15 juta (orang), minimal," ujar Dadan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.
Sedangkan untuk penerima makan bergizi gratis ini nantinya berasal dari data yang dimiliki oleh pihaknya, bukan dari data Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.
"Enggak, kita punya data sendiri. Ada datanya," ujarnya.
