Hashim Pastikan Prabowo Gak Bakal Tambah Utang Secara Mendadak dan Drastis

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo memastikan, pemerintahan Prabowo Subianto mendatang tidak akan menaikkan jumlah utang secara drastis dan mendadak.

Hal itu diutarakan Hashim, saat berbicara dalam acara sarasehan Kadin Indonesia bersama dirinya di Menara Kadin, Jakarta.

"Pak Prabowo tidak akan menambah utang nasional kita secara mendadak. Tidak akan drastis," kata Hashim di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Dia menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan utang secara gradual atau bertahap, dengan periode waktu antara 5-10 tahun dan dilakukan secara prudent.

"So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun, tapi kita tetap prudent," kata Hashim.

"Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent. Tapi prudent kita akan mungkin lebih agresif sedikit, supaya kita bisa penuhi janji-janji itu," ujarnya.

Selain itu, Dia menegaskan bahwa rasio utang juga tidak akan dikerek di atas ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen. Hashim memastikan, tidak akan ada revisi soal aturan tersebut.

Dia juga mengaku bangga dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang negara, yang membuat rasio utang Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara tetangga lainnya.

Misalnya seperti Malaysia yang rasio utangnya 61 persen terhadap PDB, Filipina 57 persen, Thailand 54 persen, sementara Indonesia tidak sampai 40 persen. Tentunya, Hashim mengakui bahwa hal ini juga tidak terlepas dari kinerja cemerlang Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Kita harus berbangga, ini prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani, bahwa utang nasional kita sangat rendah, tidak sampai 40 persen dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita (utangnya) 61 persen dari GDP. Filipina 57 persen, Thailand 54 persen, tapi Indonesia tidak sampai 40 persen," ujarnya.

Tak Semua Sektor Bisa WFA, Anindya Bakrie Bakal Bahas dengan Para Pengusaha Anggota Kadin

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menegaskan, pihaknya bakal mendukung imbauan pemerintah kepada pengusaha atau perusahaan swasta, untuk menerapkan WFA.

VIVA.co.id

14 Maret 2025