LMAN Sudah Gelontorkan Rp 134,35 Triliun untuk Pendanaan Lahan PSN
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah menggelontorkan Rp 134,45 triliun untuk pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2017 hingga 4 Oktober 2024. PSN yang dibiayai pendanaanya ini sebanyak 126 proyek.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi dalam acara media briefing Capaian Kinerja Optimalisasi Aset Negara dan Pendanaan Lahan Infrastruktur dari APBN.
"Sampai dengan tanggal 4 Oktober yang lalu, total realisasi pendanaan lahan PSN yang dilakukan melalui LMAN adalah berjumlah Rp 134,45 triliun," ujar Basuki di Kantor LMAN, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.
Ilustrasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Dok. PUPR
Basuki menjelaskan, dari total 128 PSN yang sudah dibiayai oleh LMAN, sebanyak 78 PSN sudah selesai atau beroperasi. Dalam hal ini terdiri dari 43 PNS jalan tol, 24 PSN bendungan, tiga PSN irigasi, satu PSN pelabuhan, enam PSN jalur kereta api, dan satu PSN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Kalau kita bagi secara rata-rata katakanlah LMAN tadi 8 tahun, kita sudah menyelesaikan untuk pendanaan lahannya dan proyek yang bisa dioperasikan ada 78. Artinya di dalam satu tahun, kalau kita rata-rata, di dalam satu tahun itu kita bisa menyelesaikan 8-9 PSN," jelasnya.
Basuki melanjutkan, untuk tahun ini sejak Januari hingga 4 Oktober 2024, LMAN sudah merealisasikan pendanaan lahan PSN sebesar Rp 10,57 triliun.Â
Dia menjelaskan, untuk tiga sektor pendanaan terbesar, pertama jalan tol senilai Rp 7,91 triliun. Kedua dari bendungan sebesar Rp 1,11 triliun, dan ketiga sektor Ibu Kota Nusantara (IKN).Â
"Dari sektor IKN kita tahun ini saja, sudah menyambungkan atau merealisasikan Rp 1,43 triliun. IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu," imbuhnya.
Menteri Hukum Sebut Tak Ada Target Waktu Kapan Prabowo Harus Teken Keppres Pindah ke IKN
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa tidak ada target bagi Presiden Prabowo Subianto, kapan dia harus menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres soal IKN.
