RI Deflasi 5 Bulan Beruntun, Sri Mulyani Sebut Perkembangan Positif
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, deflasi yang terjadi di Indonesia selama 5 bulan berturut-turut merupakan hal yang positif. Menurutnya, deflasi beruntun ini terutama karena kontribusi turunnya harga pangan.
Adapun Indonesia sudah mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun sejak Mei 2024 hingga September 2024. Pada September 2024 RI mencatatkan deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan atau month to month (mtm).
"Jadi kalau di deflasi ini 5 bulan terutama dikontribusikan oleh penurunan harga pangan, itu menurut saya merupakan suatu perkembangan yang positif. Karena ini akan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama di masyarakat konsumen, yang terutama kelompok menengah bawah," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
Ilustrasi harga pangan.
- ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Bendahara Negara ini mengatakan, bila dilihat dari inflasi inti yang berada di level di 2,09 persen secara tahunan, mencerminkan bahwa permintaan masih tinggi.
“Ini artinya demand masih tinggi, meskipun Pak Febrio (Kepala BKF Kemenkeu) menyampaikan di situ juga ada harga emas, di mana kenaikan harga emas di dalam core inflation pasti mempengaruhi,” jelasnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa perlu dicermati masih tingginya inflasi inti, apakah hal tersebut merefleksikan permintaan. Sebab dengan begitu mengartikan bahwa perekonomian masih tumbuh.
Di sisi lain terang Sri Mulyani, pemerintah menggunakan APBN sebagai bantalan. Hal ini untuk menstabilkan harga pangan dengan memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako seperti ayam, telur dan beras kepada masyarakat.
“Tentu yang difokuskan adalah kelompok yang paling penting dan miskin. Jadi itu adalah sesuatu yang kita akan terus selain fiskal juga memberikan reward kepada daerah-daerah yang berhasil menstabilkan inflasinya pada level yang rendah, karena itu penting untuk masyarakat,” imbuhnya.
Airlangga Tegaskan Pemerintah Bakal Sanksi Pemda Nakal yang Mainkan Data Inflasi
Menko Airlangga Hartarto menyatakan, akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi untuk mendapatkan insentif.
