Airlangga Tegaskan Pemerintah Bakal Sanksi Pemda Nakal yang Mainkan Data Inflasi
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi untuk mendapatkan insentif.
Airlangga mengatakan, sanksi ini harus diberikan kepada Pemda nakal, sebab insentif yang diberikan pemerintah ditujukan untuk mengendalikan harga pangan.
"Ya yang nakal-nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengenadilan volatile food. Kenapa volatile food penting, jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
Ilustrasi Inflasi
- Freepik
Ketika ditanya Pemda mana yang melakukan manipulasi data inflasi, Airlangga tidak bicara lebih jauh. Dia hanya mengatakan, akan menginformasikan lebih lanjut, dan akan mengejar Pemda yang sudah melakukan manipulasi data.
"Ya kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti (Pemdanya)," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berdasarkan hasil komunikasinya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dibenarkan bahwa terdapat daerah yang memanipulasi data inflasi. Dia menyebut, daerah yang melakukan permainan data itu tercatat sedikit.
"Saya sudah cek sama pak Tito, Pak Mendagri, Beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
Sri Mulyani pun menekankan, kepada kepala daerah untuk tidak melakukan permainan data inflasi. Dia menegaskan, angka inflasi haruslah akurat dan kredibel.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel, dan Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward. Jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tekannya.
Pada kesempatan yang terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut insentif kepada daerah yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi.
"Kami pertimbangkan (insentif dicabut)," ujarnya.
