10 Tahun Jokowi: Tol Trans Jawa Tersambung, Trans Sumatera Capai 915,65 Km

Jakarta, VIVA – Dalam rentang 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil melanjutkan pembangunan dan menyambungkan Jalan Tol Trans Jawa. Dengan diresmikannya 7 ruas tol oleh Presiden Jokowi pada Kamis, 20 Desember 2018 lalu, maka praktis jalan tol Trans Jawa sudah tersambung dari Merak (Banten) hingga ke Pasuruan (Jatim).

Ketujuh ruas tol yang diresmikan itu terdiri dari 4 ruas di Jawa Timur yang meliputi Tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono, jalan tol Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono, jalan tol Gempol-Pasuruan seksi Pasuruan-Grati, dan jalan tol Surabaya-Gempol seksi Relokasi Gempol-Porong. Sementara 3 lainnya yakni di Jawa Tengah, yakni ruas Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Salatiga Kertasura, 

"Dengan mengucap bismillahirrohmaanirrohim, ruas Wilangan-Kertosono, Kertosono-Bandar, Porong-Gempol, dan Pasuruan-Grati sepanjang 59 kilometer di Provinsi Jawa Timur, saya nyatakan resmi dibuka," kata Presiden Jokowi dalam peresmian di Tol Bandar Km 671+500, Mojokerto, Kamis, 20 Desember 2018 silam.



Presiden Jokowi saat meresmikan Tol Gempol-Pasuruan.

Photo :

• Biro Pers Istana.

Sebelum meresmikannya, Jokowi bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi, sempat menapaki 349 Km jalan tol tersebut dari Surabaya hingga Semarang dengan moda bus. Presiden mengatakan, peresmian 7 ruas tol yang menyambungkan seluruh jalan tol Trans Jawa itu, merupakan sejarah baru transportasi Indonesia yang tersambung dari Merak sampai Grati Pasuruan dan dari Jakarta ke Surabaya. Sehingga, diharapkan hal itu akan betul-betul memiliki dampak yang baik terhadap perekonomian nasional.

Selanjutnya, Presiden Jokowi pun kembali meresmikan operasional 3 ruas tol lainnya di Jawa Tengah, yakni Tol Pemalang-Batang sepanjang 34 Km, Tol Batang-Semarang sepanjang 75 Km, dan Tol Salatiga-Kartasura yang merupakan bagian dari Tol Semarang-Solo sepanjang 33 Km. Sehingga apabila diakumulasi, panjang ketujuh tol yang diresmikan Presiden kala itu totalnya mencapai 201 Km.

Pembangunan Tol Trans Jawa Sudah Dimulai Sejak 1978

Konektivitas Tol Trans-Jawa sebagai alternatif dari Jalur Pantura, pembangunannya telah dimulai sejak 1978 atau pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai kendala mulai dari proses pembebasan lahan hingga finansial pun mewarnainya. Pada 1997, Indonesia dan beberapa negara lain dihantam krisis multidimensi, sehingga sejumlah proyek jalan tol yang semula telah direncanakan pada 1995-1997 akhirnya harus ditunda melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997.

Hingga kemudian pemerintahan silih berganti mulai dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, hingga Presiden Megawati Soekarnoputri. Pembangunan Tol Trans-Jawa berjalan terlunta-lunta dan baru terwujud 242 Km pada tahun 2004. Pada tahun 2005, setelah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terbentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol mulai dikebut.

Hingga akhirnya, Presiden Jokowi di eranya pun memutuskan untuk merampungkan sejumlah proyek Tol Trans-Jawa yang pembangunannya telah dimulai pada era sebelumnya. Tahun 2015 misalnya, Tol Gempol-Pandaan sepanjang 12,05 Km dan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) sepanjang 116 Km pun berhasil diresmikan.

Kehadiran Tol Cipali menjadi salah satu titik penting bagi penghubung Jakarta ke beberapa ruas tol di Jawa Barat, seperti misalnya Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang beroperasi sejak 1998, Tol Kanci-Pejagan (2010), dan Tol Pejagan-Pemalang yang juga mulai beroperasi secara bertahap.

Pada 2016, Jokowi pun merevisi target pembangunan Tol Trans-Jawa, sehingga tidak lagi hanya Merak ke Surabaya melainkan sampai Banyuwangi sepanjang 1.150 Km. Untuk mempercepat realisasi, Presiden melalui Kementerian BUMN menugaskan perusahaan pelat merah yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) menggarap ruas-ruas yang belum tersambung.

Pada Juni 2016, Waskita lewat anak usahanya PT Waskita Karya Toll Road, berhasil menyelesaikan Seksi 1 dan 2 Tol Pejagan-Pemalang. Kemudian secara bertahap pada 2017 turut dirampungkan beberapa proyek. Misalnya seperti Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 dan 3 Jombang-Mojokerto Kota (19,9 kilometer) dan Mojokerto Barat-Mojokerto Utara (5 kilometer), Tol Bawen-Salatiga (17,6 kilometer), serta tiga seksi terakhir Tol Surabaya-Mojokerto sepanjang 36,27 kilometer.

Sementara pada 2018, selain tujuh ruas tol yang diresmikan, sebelumnya juga Presiden telah membuka Tol Pemalang-Batang Segmen Sewaka-SS Pemalang sepanjang 5,4 Km. Dalam kurun waktu 2015-2018, pemerintah telah menyelesaikan 616 Km Jaringan Tol Trans-Jawa. Saat ini, jaringan tersebut telah terhubung antara Merak sampai Grati di Pasuruan sepanjang 933 Km. Adapun untuk Pasuruan-Banyuwangi sepanjang 217 Km telah beroperasi pada 2021.

Presiden Jokowi berharap, rampungnya Tol Trans-Jawa sesuai target yang diharapkan, dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

"Saya kemarin mendapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, bahwa setelah adanya jalan tol, kawasan industri di Kabupaten Ngawi semakin meningkatkan minat para calon investornya. Sebab dari sisi lahan dan juga dari sisi ketenagakerjaan masih kompetitif," ujar Presiden.



Hutama Karya dalam pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).(istimewa/VIVA)

Photo :

• VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Tak hanya merampungkan proyek Tol Trans Jawa, di rentang 10 tahun pemerintahannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun juga merintis jaringan jalan tol di luar Pulau Jawa, termasuk di Sumatera.

Presiden mengaku mendapatkan banyak permintaan untuk pembangunan jalan tol dari para kepala daerah, karena kemanfaatannya yang banyak dirasakan oleh masyarakat.

“Para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota melihat bahwa tol itu bisa men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bisa mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, mobilitas logistik sehingga karena kemanfaatannya dirasakan, banyak permintaan-permintaan,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab.

Presiden menambahkan, permintaan pembangunan tol tersebut tidak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan di setiap daerah. Namun, Presiden melanjutkan, pemerintah memprioritaskan pembangunan di luar Jawa.

“Prioritas (jalan tol) adalah memang masih di luar Jawa,” ujarnya.

Untuk pembangunan tol di Pulau Jawa sendiri, Presiden Jokowi masih mempersilakannya asalkan perhitungan investasinya layak. Namun apabila secara perhitungan internal rate of return (IRR) belum layak, maka bisa diberikan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN. Bahkan, pembangunannya bisa saja dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Semuanya masih dilihat, dikalkulasi, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Malang,” ujarnya.

Sejumlah ruas tol yang dibangun Jokowi di luar Pulau Jawa misalnya seperti Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), yang menjadi jalan tol pertama di Kalimantan. Sejak awal pemerintahan Jokowi hingga awal 2024, panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74 persen atau hampir 70 persen dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

Rincian dari data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jalan Tol Trans Sumatera yang telah beroperasi mencapai sepanjang 915,65 Km, yang terdiri dari 15 ruas. Antara lain yakni:

1). Bakauheni-Terbanggi Besar 114Km

2). Terbanggi Besar-Kayu Agung 189 Km

3). Kayu Agung-Palembang-Betung 42,5 Km

4). Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 Km

5). Medan-Binjai 17 Km

6). Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62 Km

7). Palembang-Indralata 22 Km

8). Sigli-Banda Aceh Seksi II-6 (Seulimeum-Baitussalam) 48,5 Km

9). Pekanbaru-Dumai 131 Km

10). Pekanbaru-Bangkinang 31 Km

11). Binjai-Tj Pura 38,5 Km

12). Bengkulu-Taba Penanjung 17 Km

13). Indralaya-Prabumulih 65 Km

14). Tebing Tinggi-Indrapura 20,4 Km15). Indrapura-Kisaran 47,75 Km.

Halaman Selanjutnya

Konektivitas Tol Trans-Jawa sebagai alternatif dari Jalur Pantura, pembangunannya telah dimulai sejak 1978 atau pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai kendala mulai dari proses pembebasan lahan hingga finansial pun mewarnainya. Pada 1997, Indonesia dan beberapa negara lain dihantam krisis multidimensi, sehingga sejumlah proyek jalan tol yang semula telah direncanakan pada 1995-1997 akhirnya harus ditunda melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997.