Anggaran Quick Win Prabowo Ditambah Jadi Rp 121 Triliun Buat TBC-Makan Bergizi
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Banten, VIVA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, anggaran percepatan atau Quick Win untuk program presiden terpilih Prabowo mengalami perubahan. Anggaran Quick Win kini ditambah sebesar Rp 8 triliun menjadi Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo mengatakan tambahan anggaran ini digunakan untuk pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).
“Memang itu perkembangan terkini saat pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya untuk pengentasan TBC anggarannya Rp 8 triliun,” ujar Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis, 25 September 2024.
Prabowo Subianto Hadiri Raker Terakhir dengan Komisi 1 DPR
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Selain akan digunakan untuk penuntasan TBC, anggaran Quick Win diantaranya akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun. Untuk pemeriksaan gratis ini akan diberikan pada 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Lalu digunakan untuk pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, yakni dengan melakukan peningkatan RS type D menjadi type C di daerah serta sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Kemudian digunakan untuk program makan bergizi gratis Rp 71 triliun, bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Selanjutnya, renovasi sekolah Rp 20 triliun mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK. Untuk sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun, dengan membangun fisik sekolah unggulan di 4 lokasi.
Lebih lanjut, juga digunakan untuk lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan anggaran Rp 15 triliun yang akan dinaungi oleh Kementerian Pertanian. Anggaran ini akan disalurkan untuk intensifikasi 80.000 hektar, dan ekstensifikasi atau cetak sawah 150.000 hektar.
PDIP Nilai Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Sebuah Kemunduran Demokrasi
Fraksi PDIP Jakarta menilai wacana Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD sebuah kemunduran demokrasi.
