Jokowi: Pembangunan IKN Didukung Rakyat Lewat DPR, Keliru Kalau Bilang Proyek Saya
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Penajam Paser Utara, VIVA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, didukung oleh rakyat, yang diwakili oleh DPR RI.
Mantan Gubernur DKI itu menyebut Undang-undang pemindahan ibu kota disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR RI, yang mewakili masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyek pribadi, melainkan merupakan proyek untuk kepentingan bersama.
"Jadi, ini (IKN) bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia, yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Bukan," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Baznas di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu, 25 September 2024.
Presiden Jokowi
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Dia pun menjelaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta sudah dicetuskan oleh Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno), dan Presiden kedua RI, Soeharto.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya hanya melaksanakan gagasan yang telah ada tersebut. "Saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama,” ujarnya.
Diketahui, setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 2014, Jokowi memerintahkan Kepala Bappenas untuk meneliti gagasan Bung Karno tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Setelah dilakukan kajian, Jokowi akhirnya memutuskan Penajam Paser Utara sebagai lokasi Ibu Kota baru Indonesia.
"Setelah melalui beberapa studi diputuskan, ada tiga kandidat calon Ibu Kota baru Indonesia. Pertama Palangka Raya, kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," tutupnya.
Tak Kunjung Diimplementasikan, Bagaimana Nasib Pajak Karbon di Pemerintahan Prabowo?
Penerapan pajak karbon di Indonesia hingga saat ini belum juga terlaksana. Padahal pengenaan pajak ini awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada 1 April 2024.
