BKPM Ungkap Nilai Tambah Hilirisasi Nikel Bisa Mencapai 67,7 Kali Lipat
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia memang saat ini tengah menggenjot percepatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Salah satunya yakni dengan meningkatkan nilai tambah produk.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno mengatakan bahwa harga raw dengan barang yang sudah diolah mengalami perubahan yang signifikan. Atas perubahan itu, pemerintah tak mau melewatkan proses ini dan berupaya secara maksimal karena memiliki SDA yang melimpah.
“Misalnya untuk nikel, kalau sudah menjadi nikel sulfat, itu menjadi 11,4 perkaliannya. Untuk precursor itu menjadi atau kali 19,4. Untuk katoda kali 37,5. Dan tentu kalau bisa menjadi sel baterai itu perkaliannya 67,7. Jadi sangat luar biasa kalau bahan mentah itu atau raw material itu diolah,” ujar Riyatno di acara diskusi Investortrust Future Forum bertajuk 'Mendiversikan PMA di Investasi Berkelanjutan' yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Rabu 25 September 2024.
Pabrik pengolahan nikel PT Antam
- Nikkei
Sebagaimana diketahui, pada Juli 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik (EV) Korea Selatan di Indonesia yang digelar di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat. Ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara.
Kemudian persoalan landscape hilirsasi di Indonesia, kata Riyatno, jika melihat tren realisasi investasi dari tahun ke tahun sejak 2019 industri hilirisasi itu terus mengalami peningkatan.
“Misalnya tahun 2019 itu capaiannya misalnya Rp 61,6 triliun. Kemudian tahun 2020 itu Rp 94,8 triliun. Dan 2021 mencapai Rp 117,5 triliun. Jadi ini menunjukkan bahwa investasi di sektor hilirisasi ini terus meningkat,” kata Riyatno.
Lebih jauh, Riyatno menjelaskan bahwa hilirisasi akan dilaksanakan khusus untuk pertambangan. Sikap tersebut yakni dengan melarang ekspor nikel mentah.
Reorganisasi antara MIND ID dan INALUM akan mengakselerasi program hilirisasi. (ilustrasi hilirisasi)
- INALUM
Lantas, dengan adanya larangan untuk ekspor itu berarti akan dilakukan pengolahan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah produk.
Kendati demikian, kebijakan larangan ekspor nikel ini mendapat gugatan dari Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) pada awal tahun 2021. Hanya saja, pemerintah tetap bertekad supaya terjadi pengolahan di dalam negeri.
“Tentu setelah dilakukan pengolahan, nilai tambahnya itu sangat luar biasa. walaupun kita sama-sama tahu bahwa akibat dilakukan ekspor ini kita digugat di WTO,” tukasnya.
