Sri Mulyani Sentil Pemda yang Suka Endapkan Dana di Bank: Jangan Ngerem Kemampuan Fiskal

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyentil pemerintah daerah yang kerap mengendapkan dananya di bank. Hal ini disampaikannya pada Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024. 

Sri Mulyani Ungkap 3 Fokus RI di KTT G20 Brasil kepada Dubes Inggris

Sri Mulyani menjelaskan, pada saat pandemi COVID-19 pemerintah pusat terus menggenjot belanja dengan memberikan stimulus untuk membantu masyarakat, namun anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah hanya diendapkan di bank.

"Waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth menciptakan kesempatan kerja daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank they don't spend. Sehingga memunculkan tadi ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

Rencana Sri Mulyani Kejar Potensi Pajak Underground Economy

Ilustrasi transaksi perbankan.

Photo :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Bendahara Negara ini menuturkan, sepertiga dari APBN dialokasikan untuk transfer ke daerah. Sehingga dengan itu pengeluaran pemerintah daerah menjadi penting, namun daerah justru tidak membelanjakannya.

Sri Mulyani Ungkap PPN Naik Jadi 12 Persen Sesuai UU Mulai 1 Januari 2025

"Di daerah malah justru tidak spending. So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari countercyclical fiskalnya menjadi menurun," katanya.

Sri Mulyani pun mengaku hingga saat ini masih mencari cara untuk mensinkronkan fiskal pusat dan daerah, agar dampaknya maksimal bagi ekonomi dan masyarakat.

"Ini yang masih terus-terus menerus di kami di Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya mensinkronkan fiskal pusat dan daerah. Sehingga dampak dari fiskal policy itu menjadi sangat maksimal atau optimal mempengaruhi ekonomi dan masyarakat, " imbuhnya.

Ketua Umum APRINDO 2024-2028, Solihin

PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang

Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2024