Kemenkeu Beberkan Arah Kebijakan Fiskal Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menyebut bahwa pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran kebijakan fiskal dirancang adaptif untuk mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional baru. 

Luky mengatakan, kebijakan fiskal tahun 2025 dapat menjadi tonggak untuk mencapai visi awal Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

"Kita harus mengakui bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun pertama pemerintahan baru kita di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, khususnya ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal ini, kebijakan tersebut harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru," ujar Luky dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 Selasa, 24 September 2024.



[Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman, dalam konferensi pers di di Desa Nglanggeran, Yogyakarta, Kamis, 2 Mei 2024]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Luky menuturkan, terkait desentralisasi fiskal, pada 2023 lalu pihaknya telah memperkenalkan kebijakan baru yang menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah.

"Untuk tahun 2025 kami akan fokus pada tiga hal tersebut. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja produk, dan lebih banyak berinvestasi pada pembangunan daerah," jelasnya.



Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Kemudian kedua, mendorong konvergensi antar daerah dengan penciptaan strategi pertumbuhan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru ini. 

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan transfer antar pemerintah asimetris dengan memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Halaman Selanjutnya

Kemudian kedua, mendorong konvergensi antar daerah dengan penciptaan strategi pertumbuhan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru ini.