Jaringan Pengusaha Nasional Tegaskan Munaslub Kadin bukan Inisiatif Anindya Bakrie
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024, dipastikan merupakan inisiatif para Ketua Umum Kadin Daerah (Kadinda) dan Asosiasi Pengusaha yang menjadi Anggota Luar Biasa (ALB).
Munaslub bukanlah inisiatif dari Ketua Umum Terpilih Anindya Novyan Bakrie dan tidak ada permintaan maupun arahan dari tokoh pengusaha nasional yang akrab disapa Anin itu. Semua proses menuju Munaslub ditangani anggota. Selain itu, penyelenggara Munaslub adalah anggota Kadin.
Hal tersebut ditegaskan langsung Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional, Widiyanto Saputro, pada Jumat, 20 September 2024.
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, Sarasehan Kadin Bersama Menkumham
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Widiyanto menyebut selama beberapa bulan terakhir, pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi pengusaha sebagai ALB, menginginkan agar Kadin yang merupakan organisasi pengusaha bisa selaras dengan program yang dijalankan pemerintah.
Pihaknya berkomunikasi intensif dengan sejumlah sejawatnya di Kadin mulai Juli lalu. Hal itu dilakukan lantaran akhir tahun 2023 muncul suara keprihatinan tentang posisi Kadin yang dinilai telah jauh dari pemerintah.
Sejak dimulainya kampanye Pilpres 2024, sejumlah pengurus Kadinda mulai merasa tidak lagi diajak berkoordinasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Jika Kadinda menggelar acara untuk peningkatan kapasitas pengusaha lokal, misalnya, Pemda juga tidak berkenan hadir karena tidak berani atau khawatir dianggap memihak salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024.
Kondisi tersebut lantaran Arsjad Rasjid yang saat itu menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia, memilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Widiyanto menambahkan, pihaknya bisa memahami sikap yang diambil Pemda menjaga jarak dengan Kadin. Karena selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) memang harus tetap netral. Di sisi lain, Arsjad Rasyid selaku orang nomor satu di Kadin saat itu, telah menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2024.
“Akibatnya, Kadin diwaspadai lantaran dipersepsikan tidak netral. Hubungan antara Kadin yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan perekonomian berubah menjadi canggung,” kata Widiyanto melalui keterangannya pada Sabtu, 21 September 2024.
Selain itu Widiyanto mengungkapkan, saat itu Kadin dinilai pasif dalam menyuarakan kepentingan kalangan industri dan dunia usaha pada umumnya. Misalnya, ketika ada masalah dengan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Kadin waktu itu tidak bersuara.
Padahal, begitu banyak asosiasi mencoba menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 bermasalah.
“Akhirnya, yang mengambil inisiatif justru asosiasi lain yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),” jelasnya.
Begitu pula ketika harga gas menjadi concern bagi pelaku usaha keramik nasional, Kadin saat itu hampir tidak mengambil peran untuk melakukan mediasi dengan pemerintah. Akibatnya, justru asosiasi-asosiasi yang akhirnya mengambil langkah sendiri-sendiri dalam menyikapi tantangan yang dihadapi.
Menghadapi kondisi tersebut, para pengurus asosiasi berkumpul dan menegaskan anggota Kadin tidak akan bisa terbantu jika tidak satu frekuensi dengan pemerintah.
“Kondisinya berbahaya. Jika Kadin tidak bisa satu frekuensi dengan pemerintah, akan tertinggal dalam banyak hal. Inilah yang akhirnya mendorong Kadinda dan ALB meminta Munaslub,” tegasnya.
