Pembatasan BBM Subsidi Jadi Diterapkan 1 Oktober? Bahlil: Feeling Saya Belum!
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Rencana pemerintah menerapkan pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi supaya tepat sasaran, hingga saat ini belum juga terealisasi.
Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seakan memberikan isyarat bahwa rencana penerapan pengaturan tersebut sepertinya belum akan terealisasi pada 1 Oktober 2024. Hal itu sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
"Feeling saya, belum (akan diterapkan 1 Oktober 2024)," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 20 September 2024.
Petugas mengisi BBM Non Subsidi di SPBU.
- VIVA/B.S Putra
Mengenai kemungkinan pengaturan pembelian BBM subsidi itu akan dilakukan di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bahlil belum bisa memastikan hal tersebut.
"Belum tahu, saya nanti akan menentukan pada waktu yang tepat," ujarnya.
Dia hanya bilang saat ini wacana pengaturan BBM subsidi itu masih dalam pembahasan pemerintah. Namun, Bahlil memastikan aturan yang akan dikeluarkan itu nantinya diupayakan supaya dapat mencerminkan aspek keadilan.
"Untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas, agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," kata Bahlil.
Dia menjelaskan, maksud keadilan itu adalah bahwa subsidi BBM yang disalurkan itu akan dilakukan dengan tepat sasaran, melalui formula pengaturan BBM yang akan dilakukan pemerintah sampai ke tingkat petani dan nelayan.
"Formulasinya seperti apa, itu harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok, nanti kalau sudah selesai saya kabari," ujarnya.
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
