HPJI Dorong Pemerintahan Prabowo Benahi Sektor Logistik RI, Ini yang Jadi Sorotan

[dok. Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian]
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian, mendorong pemerintahan Prabowo Subianto mendatang untuk menyelesaikan berbagai kendala penyaluran logistik di Tanah Air.

Keren! Penjual Bakso Asal Malang ini Perbaiki Jalan Desa Pakai Dana Pribadi, Warganet Senggol Pemerintah

Dia menjabarkan, masalah pertama adalah kendala pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah.

"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy dalam keterangannya, Rabu, 18 September 2024.

Temuan LSI Denny JA: Ada 7 Program Prabowo Dapat Sentimen Positif Sebelum 100 Hari Pemerintahan

Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai 4 miliar dolar AS, atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

ilustrasi kemacetan

Photo :
  • Dok. Astra Infra
Aturan soal Dinas Luar Negeri: Harus Seizin Prabowo, Rombongan Dibatasi

"Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL)," ujarnya.

Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022 mencatat, terdapat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL. "Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," kata Hedy.

Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut.

Truk ODOL

Photo :
  • Tangkapan layar Instagram @memomedsos_official

Dia pun mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa. Di sana, menurutnya penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70 persen. Sisanya, 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90 persen masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.

"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," ujar Hedy.

Dia pun mengaku optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya