Sri Mulyani Menangis saat Pamit ke DPR RI, Disambut Standing Applause
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani tak kuasa menahan air matanya saat memberikan pidato penutup (closing statement) dalam rapat penutupan Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pidato penutup Menkeu itu pun disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
"Saya berharap, kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih semuanya," ucap Sri Mulyani, Selasa, 17 September 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara ke depannya harus tetap mengedepankan kompetensi disertai kejujuran. "Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna,” katanya.
Menurut Sri Mulyani, untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan. “Dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.
Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa perancangan hingga pembahasan APBN 2025 telah menjadi tanggung jawab yang diemban bersama.
Ia menyebut keuangan negara bukan sekadar urusan akuntansi, melainkan juga mandat konstitusi.
Sebagai momen terakhir rapat bersama anggota Banggar, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh anggota yang hadir sekaligus meminta untuk terus mengawal penyelenggaraan APBN 2025.
"Bapak dan ibu sekalian, anggota Banggar, teman-teman saya di pemerintah, untuk bersedia menyediakan 'samudera pengampunan' dan maaf. Mari kita sama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," ucapnya. (Ant)
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
