21 Kadin Daerah Diklaim Tolak Munaslub, Pimpinan Sidang Ungkap Fakta Sebaliknya
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengklaim bahwa sebanyak 21 pimpinan Kadin Daerah telah menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Seperti diketahui Munaslub tersebut resmi memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.
Hal itu turut diberitakan dalam keterangan resmi dari website kadin.id yang menunjukkan foto ke-21 pimpinan Kadin Daerah yang diklaim menolak hasil Munaslub tersebut.
Namun, nyatanya salah seorang yang ada di dalam foto tersebut adalah Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung. Ia menjelaskan, justru dia menjadi salah satu pimpinan sidang dalam Munaslub Kadin Indonesia beberapa waktu lalu tersebut.
Saat dikonfirmasi, Iqbal menjelaskan bahwa pemberitaan di website kadin.id itu merupakan jenis misinformasi, yang sengaja dilakukan oleh siapapun yang mengunggahnya di website tersebut.
"Sebenarnya ini kan foto lama, kira-kira 4 bulan yang lalu. Kalau tidak salah saya ada acara LKPP sekaligus Ketua Umum pada saat itu Pak Arsjad Rasjid," kata Iqbal kepada VIVAÂ di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2024.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman, yang fotonya juga dicatut diklaim pemberitaan kubu Arsjad tersebut menegaskan bahwa saat ini bukanlah waktunya untuk saling klaim terutama dengan pemberitaan yang semacam itu.
"Ya, saya kira bukan saatnya kita saling klaim-mengklaim ya. Saya dari daerah, saya tahu, ya biasalah kalau sering dulu kita kubu-kubu, itu saya lihat itu foto yang lalu itu. Itu biasalah," kata Thomas.
Dia mengatakan, Munaslub yang telah memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur AD/ART organisasi. Meski demikian, Thomas menegaskan bahwa hal ini bukan semata-mata masalah antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
"Ini masalah kecintaan kita daerah-daerah terhadap Kadin Indonesia sebagai lembaga, organisasi usaha, yang harus kita jaga supaya bisa tetap bersinergi dengan pemerintah Prabowo-Gibran, dan bisa segera aktif ikut mengawal dan ikut berpartisipasi dalam program-programnya," ujarnya.