Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Anindya Bakrie Tegaskan Kadin Siap Bantu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N. Bakrie, di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin, 16 September 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta, VIVA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N. Bakrie menjelaskan, wacana deindustrialisasi yang mengemuka di Tanah Air saat ini, harus disoroti tidak hanya dari segi pendanaan atau investasinya semata. Melainkan, hal itu juga harus dilihat dari sisi produktifitas, dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia saat ini.

Prabowo Cetak Sejarah sebagai Presiden RI Pertama yang Kunjungi Mesir dalam 11 Tahun Terakhir

"Tapi yang paling-paling penting saya lihat ketika bicara dengan banyak investor adalah kepastian hukum. Inilah yang saya rasa harus ada. Kalau tidak, ya apalagi orang jauh-jauh punya pilihan datang (untuk investasi) itu tidak mudah lah," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin, 16 September 2024.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N. Bakrie, dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin, 16 September 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

Karenanya, Anindya pun membeberkan strategi yang akan dilakukan Kadin Indonesia, dalam upaya membantu pemerintah Presiden Terpilih Prabowo Subianto guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di era pemerintahannya.

"Saya lihat dengan sederhana saja bahwa di APBN itu kan ada 5 titik untuk mencapai pertumbuhan yang besar. Yang pertama, bagaimana konsumsi domestik tetap kuat. Artinya kita harus memastikan bahwa daya beli masyarakat itu naik. Nah, ini yang benar-benar kita harus pastikan, sehingga tenaga kerja harus tetap diserap," ujarnya.

VP Gibran Steps in as Acting President During Prabowo's Visit to Egypt

Kemudian yang kedua, Anindya menjelaskan bahwa bagaimana belanja modal pemerintah harus berkualitas dan tepat sasaran. Hal itu sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kepada pihak parlemen beberapa waktu lalu.

"Bukan saja infrastruktur yang kita ketahui, yang sudah berkembang banyak, tapi juga sekolah, dan juga rumah sakit," kata Anindya.

Ketiga, Anindya menekankan bahwa Kementerian Investasi/BKPM harus terus menjaring investasi agar bisa masuk ke Tanah Air. Karena menurutnya, dana yang didapat dari investasi itu akan bisa membuat suatu pertumbuhan ekonomi kembali lagi seperti yang dibutuhkan.

Keempat, selain investasi yang bersifat finansial, menurutnya harus tercipta juga pertumbuhan yang bersifat industrialis atau nilai tambah, yang bisa ikut menambah total ekspor Indonesia. Kelima yakni dari sisi transformasi industri, terutama di industri digital karena bidang tersebut sudah sangat maju di Indonesia.

"Jadi di sinilah kita butuh untuk fokus kepada membantu pemerintah, karena tidak bisa sendiri. Kalau tidak salah, setiap satu persen tambahan itu dibutuhkan Rp 1.000-1.200 (triliun). Karena kita ketahui bahwa kita punya APBN rancangannya itu seharusnya Rp 3.000-an (triliun). Jadi masih banyak tugas kita, dan Kadin adalah naungan dari dunia usaha untuk memastikan semuanya kondusif," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya