ISEW 2024 Ungkap Investasi dan Regulasi Jadi Kunci Akselerasi Proyek Energi Terbarukan
- Istimewa.
Jakarta VIVA – Pemerintah, lembaga keuangan dan pelaku usaha bertemu untuk mencari solusi dalam mempercepat transisi energi di Indonesia di ajang Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024. Berbagai potensi investasi dan regulasi menjadi pokok bahasan dalam gelaran tersebbut sebagai tantangan yang perlu dijembatani dalam mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan.
Project Lead CASE for Southeast Asia – GIZ Energy Programme Indonesia/ASEAN, Deni Gumilang mengatakan bahwa lembaga keuangan masih perlu diyakinkan untuk berinvestasi bagi proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia. Karena dianggap sebagai investasi dengan risiko tinggi dengan jangka pengembalian yang cukup lama.
“Untuk membuka peluang-peluang investasi pada proyek energi terbarukan, Indonesia perlu menerapkan instrumen-instrumen de-risking terutama pada pengurangan risiko kebijakan yang sejalan dengan pengurangan risiko keuangan dalam meningkatkan peran pihak swasta,” ujar Deni dikutip dari keterangannya, Minggu, 15 September 2024.
Berdasarkan laporan De-Risking Facilities for The Development of Indonesia’s Renewable Power Sector (CASE, 2022), terdapat sembilan instrumen yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko dari investasi pada proyek-proyek energi terbarukan.
PLN Indonesia Power terus mengembangkan Energi Baru Terbarukan dengan penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Nusa Penida.
- Dok. PLN Indonesia Power
Tantangan tersebut adalah jaminan proyek dan finansial, pinjaman berbasis kinerja, sekuritisasi aset, obligasi hijau, modal awal, dan hibah yang bisa dikonversi. Kemudian, agregasi asset, pembiayaan mezzanine dan kredit lunak. Instrumen-instrumen ini diharapkan dapat menarik pembiayaan dari berbagai investor bagi pengembang energi terbarukan di Indonesia.
“Investasi sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris terutama di sektor energi, dengan 80-85% dari pembiayaan yang dibutuhkan diharapkan berasal dari pihak swasta tersebut. Sementara, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mengurangi risiko investasi tersebut. “ kata Deni.
Meningkatnya pembiayaan berkelanjutan bagi proyek energi terbarukan di Indonesia akan mengubah suplai dan permintaan energi terbarukan, seiring menurunnya dependensi akan energi fosil untuk mencapai target penurunan emisi sesuai dengan peta jalan net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat. Meskipun secara nasional bauran energi terbarukan baru mencapai 13,1 persen pada tahun 2023, pelaku usaha perlu terus mendukung dengan bertransisi energi secara mandiri.
Kepala KADIN Energy Transition Task Force (KADIN ETTF) Antony Utomo menyatakan bahwa peluang investasi untuk pengembangan energi terbarukan sangat besar. Namun tantangan-tantangan dari sisi regulasi, harga, persaingan dengan energi fosil yang disubsidi masih menghambat peluang tersebut.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami memiliki tiga inisiatif bagi pemilik usaha dalam mendukung sektor swasta untuk bertransisi energi: pengembangan industri hijau, peningkatan kapasitas manufaktur energi terbarukan dan mengembangkan sistem distribusi energi yang dapat diimplementasikan di daerah yang memiliki keterbatasan akses listrik,“ jelas Antony.
Selain pendanaan, dukungan secara teknis dan pengembangan kapasitas juga menjadi salah satu kunci keberhasilan transisi energi di Indonesia. Agus Tampubolon, Manajer Proyek CASE for Southeast Asia, Institute for Essential Services Reform (IESR) menjelaskan bahwa beberapa teknologi energi terbarukan masih menjadi suatu hal yang baru bagi Indonesia.
Ilustrasi energi baru terbarukan.
- Inhabitat
Pengembangan kapasitas bagi pekerja sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang akan digunakan pada sektor energi, bahkan industri.
“Teknologi energi terbarukan akan terus berkembang untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Dukungan finansial dan regulasi sangat penting agar teknologi energi terbarukan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kedepannya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan untuk memastikan masyarakat bisa masuk pada sektor kerja hijau yang akan terbuka dari transisi energi,” kata Agus.
