Anindya Bakrie Terpilih Jadi Ketum Kadin, Ini Harapan Daerah

Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Zulkarnain Arief
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA - Anindya Bakrie telah terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029. Dia terpilih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Sabtu, 14 September 2024.

Sekjen Gerindra Sebut Prabowo-Gibran Bakal Jadikan UMKM Penggerak Ekonomi Nasional

Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman berharap terpilihnya Anin ini akan membangun Indonesia ke depan terutama untuk pembangunan ekonomi.

"Harapannya kita bisa berpartisipasi aktif untuk membangun Indonesia ke depan terutama adalah pembangunan ekonomi, mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisa selaras dengan tata pelaksanaan pemerintah," ujar Thomas di St Regis, Jakarta, 14 September 2024.

Ketum Kadin Daerah Harap Semua Pihak Legowo Terima Hasil Munaslub

Anindya Bakrie Terpilih Menjadi Ketua Umum Kadin

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Sementera itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Zulkarnain Arief mengatakan, terpilihnya Anin ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Dia menjelaskan, alasan adanya Munaslub ini karena dinilai bahwa selama tiga tahun janji Arsjad Rasjid tidak menyentuh pada substansi apa yang ditawarkan. 

Profil Arsjad Rasjid, Eks Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang Dilengserkan dari Ketum Kadin Lewat Munaslub

"Kedua tidak ada alasan bagi ketua umum Kadin menjadi salah satu ketua  tim pemenangan pilpres, itu kan sangat riskan dan dia bawa ke arah yang tidak jelas," ujarnya.

Sehingga dengan itu, Zulkarnain meminta kepada para ketua kadin daerah untuk tidak mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, dan walikota selama masih menjabat di Kadin.

"Itu sama sekali melanggar Arsjad ini telah melakukan pelanggaran yang sangat vital, olehnya kami di daerah terbawa arus bahwa tidak lagi menjadi mitra pemerintah olehnya harus netral," ujarnya.

Ketua Badan Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor Muhammad Arif Rohman

GP Ansor Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Ekonomi Sedang Tidak Baik-baik Saja

Badan Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor meminta agar rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025 ditunda.

img_title
VIVA.co.id
18 September 2024