Ekonom Beberkan Penerapan Ideal ESG di Bisnis Perbankan

Jakarta, VIVA – Ekonom Senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, membeberkan contoh penerapan aspek Enviromental, Social, and Governance (ESG), yang setidaknya harus diimplementasikan oleh para pelaku usaha di sektor perbankan.

Pertama adalah aspek keselarasan dengan lingkungan hidup (Environmental) sebagai unsur utama operasional bisnis perbankan, seperti misalnya dalam konteks investasi hijau. Hal itu misalnya berkaitan dengan kegiatan penanaman modal pada perusahaan atau entitas, yang berkomitmen pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.

"Misalnya mencakup penggunaan sumber energi terbarukan, manajemen limbah yang efisien, proyek udara dan air bersih, serta prinsip Good Corporate Governance (GCG)," kata Ryan dalam diskusi di Gedung Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2024.

Sementara dari aspek sosial (Social), Ryan mencontohkan bahwa implementasinya antara lain yakni bahwa sebuah bank harus mampu melayani customer seperti nasabah, debitur, supplier, vendor, atau bahkan mitra kerja, yang memiliki kebutuhan khusus.

"Misalnya dia, maaf, datang ke kantor sebuah bank dengan menggunakan kursi roda atau kelompok difable. Maka wajib hukumnya di bank itu harus ada jalur khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Nah itu masuk ke isu sosial, dan ini yang masih kurang sekali arahnya ke sana," ujarnya.

Selain itu, dari sisi bank sebagai pemberi kerja, diharapkan mereka dapat membuka kesempatan bagi kelompok orang-orang berkebutuhan khusus, untuk memiliki kesempatan bekerja dan berkarier di bank tersebut.

"Contohnya apa? Sebagian jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kelompok-kelompok orang berkebutuhan khusus, harus disiapkan. Artinya, teman-teman saudara kita yang termasuk difable, juga harus punya hak yang sama untuk bisa bekerja di perusahaan itu," kata Ryan.

"Misalnya dia keterbatasan secara fisik, tapi lain-lainnya normal. IQ-nya bagus, akademik skornya bagus. Mungkin kita bisa hire orang-orang ini, tapi jangan untuk pekerjaan lapangan. Tapi misalnya untuk pekerjaan periset, peneliti, atau menjadi risk manager misalnya, itu pas untuk mereka," ujar Ryan.

Kemudian dari sisi tata kelola (Governance), Ryan menegaskan bahwa pihak bank juga harus bisa menjadi pihak yang mengedepankan aturan dan penataan organisasi, yang turut didukung dengan sistem pengelolaan serta aturan main yang benar.

"Agar bagaimana suatu entitas bisnis atau organisasi bisnis bisa dikelola dengan aturan-aturan main yang baik dan benar. Makanya namanya apa? Prinsip Good Corporate Governance (GCG)," ujarnya.

Konsisten Meningkatkan Kualitas Implementasi GCG, BNI Kembali Raih Predikat 'The Best Overall in Corporate Governance'

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali  meraih predikat tertinggi “The Best Overall in Corporate Governance".

VIVA.co.id

27 November 2024