Sri Mulyani Ditawari Gabung Kabinet Prabowo? Ini Kata Thomas Djiwandono
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengungkap isi pertemuan antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Thomas mengatakan, pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo ini berlangsung selama 2,5 jam.
Lantas, apakah ada tawaran dari Prabowo ke Sri Mulyani untuk bergabung di kabinet pemerintahan selanjutnya?
Thomas menjawab, dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan atau pun tawaran dari Prabowo terkait posisi menteri atau kabinet baru.
"Tidak ada, kita tidak memberikan. Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan Kabinet," ujar Thomas dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 11 September 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto (dok:Instagram @smindrawati)
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Thomas mengatakan, pada pertemuan ini Sri Mulyani dan Prabowo hanya membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan 2025.
"Tidak ada sama sekali. Kita bicara substansi APBN," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024. Pertemuan ini dalam rangka melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Prabowo.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani melalui media sosial Instagramnya @smindrawati. Pada pertemuan ini Sri Mulyani juga didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan II sekaligus Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono
"Senin s?ang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih @prabowo," ujarnya Sri Mulyani dikutip Selasa, 10 Agustus 2024.
Sri Mulyani membeberkan, pada pertemuan ini dia melaporkan terkait pelaksanaan APBN 2024 dan outlooknya yang akan ditutup pada Desember 2024.
"Pertama mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan outlooknya yang akan ditutup Desember 2024 dibawah Presiden Terpilih. Dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan," jelasnya.
Selain itu, Bendahara Negara ini menyampaikan turut melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab rancangan ini akan menjadi APBN pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kedua perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Presiden Terpilih @prabowo mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan. Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029," imbuhnya.
Hasto Blak-blakan soal Peluang PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo
Petinggi PDIP akan mendengarkan seluruh masukan dari akar rumput terkait gabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo.
