Rugikan Negara Rp 18 Triliun, Prabowo Didorong Jadikan Polusi Udara Isu Prioritas Nasional

Jakarta, VIVA – Pemerintahan Prabowo-Gibran didorong untuk menjadikan masalah polusi udara sebagai salah satu isu prioritas di dalam kinerja pemerintahannya mendatang.

Wacana itu merupakan salah satu fokus bahasan di dalam gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, perihal kekosongan integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara.

"Harapannya kami bisa mendorong Pemerintahan Presiden terpilih untuk menjadikan isu polusi udara sebagai prioritas," kata Co-Founder Yayasan Udara Anak Bangsa (Bicara Udara), Ratna Kartadjoemena, dikutip Minggu, 8 September 2024.



[dok. Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Sebagai salah satu knowledge partner ISF 2024, Ratna memastikan bahwa upaya menuju hal itu juga akan dilakukan oleh pihaknya melalui berbagai edukasi kepada masyarakat, serta advokasi kepada para pemangku kepentingan.

"Untuk menjadikan masalah polusi udara ini sebagai isu prioritas nasional dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029," ujarnya.

Ratna menambahkan, pihaknya juga akan mendorong pemerintahan berikutnya untuk menggunakan data dan bukti ilmiah dalam menangani permasalahan ini.

Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa antara tahun 2018-2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya sebesar Rp 18 triliun. Hal ini menurutnya menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan.

Karenanya, Dia memastikan bahwa Bicara Udara juga akan mengajukan beberapa rekomendasi penting, yang diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya peningkatan anggaran untuk perbaikan kualitas udara, penambahan alat sensor pemantau kualitas udara, serta peningkatan koordinasi lintas batas untuk mengatasi polusi udara yang bersifat transboundary atau lintas wilayah.

"Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan upaya untuk mengatasi masalah polusi udara di Indonesia dapat semakin ditingkatkan dan membawa dampak yang signifikan bagi persoalan kualitas udara di negeri ini," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa antara tahun 2018-2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya sebesar Rp 18 triliun. Hal ini menurutnya menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan.