Sri Mulyani Revisi Naik Target PNBP 2025, Dividen BUMN Jadi Rp 90 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025 menjadi Rp 513,64 triliun. Jumlah ini lebih tinggi Rp 8,26 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dirut PLN Sambangi Kantor Danantara, Ada Apa?

Sri Mulyani menjelaskan, direvisinya target PNBP tersebut karena diperkirakan setoran dividen BUMN akan naik Rp 4 triliun pada 2025 menjadi Rp 90 triliun.

“Proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN yang akan menimbulkan kenaikan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp 4 triliun. Sehingga totalnya naik menjadi Rp 90 triliun, ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) dari Rp 86 triliun ke Rp 90 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, di Jakarta, Rabu, 4 September 2024.

Kementerian BUMN dan Badan Penyelenggara Haji Bakal Bentuk Tim Optimalisasi Pelayanan

Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat bareng Badan Anggaran DPR RI

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, terdapat kenaikan pos PNBP lain senilai Rp 4,26 triliun. Dalam hal ini, disumbang dari kenaikan PNBP dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).

Said Didu Diperiksa Polisi Buntut Kritik PSN PIK 2, Publik Diminta Hormati

Dia menjelaskan, kenaikan PNBP disumbang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 510 miliar, Polri senilai Rp 2,59 triliun. Kemudian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) PNBP naik Rp 890 miliar, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kenaikan PNBP menjadi Rp 260 miliar.

Sehingga secara keseluruhan, target PNBP di 2025 dipatok sebesar Rp 513,64 triliun, atau naik Rp 8,26 triliun dari rencana sebelumnya Rp 505,38 triliun.

“Dengan demikian, dari sisi PNBP ada kenaikan Rp 8,26 triliun dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 4 triliun dan PNBP dari kementerian lembaga sebesar Rp 4,26 triliun,” imbuhnya.

Presiden, Prabowo Subianto

Penundaan Rencana Pembentukan BPI Danantara Jadi Sorotan

Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset negara secara lebih efektif di luar anggaran negara (APBN), guna mendukung pembiayaan pembangunan.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024