Pemprov DKI Imbau Kantor Sekitar Senayan WFH di 5 September 2024, Begini Respons Pengusaha
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta, VIVA – Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan imbauan kepada kantor-kantor di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK), untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 5 September 2024.
Dia menjelaskan, karena pada hari itu terdapat 2 agenda besar di kawasan GBK, yang berpotensi menimbulkan kepadatan. Pertama yakni acara misa akbar Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK dan Stadion Madya, dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 90 ribu orang dari kalangan umat Katolik.
Kedua yakni penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, yang rencananya juga akan dihadiri oleh ribuan tamu undangan dari berbagai negara.
"Kami mengimbau, sifatnya mengimbau. Di lokasi-lokasi yang memang tadi saya sampaikan, ada dua kegiatan kenegaraan cukup besar," kata Heru di Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Terkait dengan imbauan tersebut, sejumlah kalangan pengusaha telah menerimanya meskipun belum memastikan akan bisa melaksanakannya. Hal itu sebagaimana yang diutarakan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman, yang mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba menyampaikan imbauan tersebut kepada para pengusaha yang menjadi anggotanya.
"Terkait dengan adanya edaran dari pemerintah, termasuk di DKI Jakarta, sudah keluar surat imbauan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan WFH pada tanggal 5 September yang akan datang," kata Nurjaman kepada VIVA, Selasa, 3 September 2024.
Penampakan salah satu ruang kerja di Pemprov DKI Jakarta saat kebijakan WFH
- Istimewa
Dia mengaku bahwa pihak pengusaha akan memandang imbauan itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja. APINDO Jakarta menurutnya akan menyampaikan imbauan tersebut, dan meneruskannya kepada para pengusaha yang ada di DKI Jakarta.
"Khususnya di wilayah Senayan, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang akan mungkin berdampak terhadap adanya kegiatan tersebut," ujarnya.
Namun, Nurjaman menegaskan bahwa apabila dimungkinkan untuk dilakukan WFH, pihaknya mempersilahkan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan hal tersebut. Namun apabila tidak dimungkinkan untuk WFH, maka APINDO DKI Jakarta juga menyerahkan kepada pengusaha untuk tidak melakukannya.
Paus Fransiskus Tiba di Indonesia
- AP Photo /Achmad Ibrahim
"Kalau misalnya WFH itu dijalankan tapi akan mengganggu produktivitas perusahaan sehingga akan menimbulkan kerugian, ya kami juga keberatan kalau dipaksakan untuk melakukan hal tersebut. Karena kami sekarang sedang mendorong bagaimana meningkatkan produktivitas perusahaan, sehingga laju pertumbuhan perusahaan akan bergerak, tidak mengalami kerugian, manakala ada produktivitas yang lebih tinggi," kata Nurjaman.
"Bukan masalah sehari atau setengah harinya (imbauan WFH itu), tapi dampak yang berkelangsungannya ini akan mempunyai dampak negatif apabila itu dipaksakan dilaksanakan, karena akan mengganggu produktivitas. Tapi kami juga menghimbau kepada perusahaan, kalau tidak berdampak secara signifikan, maka dukunglah edaran atau himbauan daripada program tersebut, semua dipulangkan kepada perusahaan masing-masing," ujarnya.
UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Setelah Pilkada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 batal diumumkan.
