Kemenkeu Respons Rencana Prabowo Bentuk Badan Baru hingga Kementerian Perumahan
- vivanews/Andry Daud
Jakarta, VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara, soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk badan dan kementerian baru di masa pemerintahannya.
Adapun rencana ini di antaranya Prabowo akan membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Merespons hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan terkait anggaran persiapan pembentukan badan baru itu akan dibahas oleh tim Prabowo-Gibran.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Oh, itu tanya ke tim yang baru saja. Saya belum terlalu ter-update," ujar Febrio saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Sebagaimana diketahui, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana besar Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hashim mengatakan, bahwa sektor perumahan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Ini satu hal yang menjadi driver for growth di masa depan. Saya sangat yakini adalah perumahan," ujar Hashim.
Hashim Djojohadikusumo
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Hashim menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini bukanlah untuk bagi-bagi kursi menteri, melainkan untuk memastikan fokus pada tugas-tugas yang spesifik. "Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi kursi menteri, bukan," kata Hashim.
Pemerintahan Prabowo Diproyeksi Tarik Utang Baru Rp 775,9 Triliun Lewat RAPBN 2025
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diproyeksikan akan menarik utang baru senilai Rp 775,9 triliun pada tahun 2025.
