Bangun Kantor hingga Bisnis, PBNU Berencana Beli Lahan 100 Hektare di IKN

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Istana Kepresidenan Jakarta
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membangun fasilitas, kantor hingga mencari peluang bisnis bagi organisasi di Kalimantan Timur. Untuk itu, PBNU berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menang Pilkada Kalimantan Timur, Cagub Rudy Sowan ke Jokowi di Solo

Rencana itu disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Pertemuan itu berlangsung selama hampir satu setengah jam.

"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," kata Gus Yahya, akrabnya disapa.

AHY Ajak Pengusaha Kadin Indonesia Bantu Pemerintah Bangun Infrastruktur di IKN

Melihat Lebih Dekat Wajah Ibu Kota Nusantara (IKN)

Photo :
  • AP Photo /Achmad Ibrahim

Ia mengatakan, Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN. Presiden Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.

Potensi Bisnis dengan Modal Mencapai Rp 3 Triliun

Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun.

"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan bahwa NU meyakini pembangunan di IKN sebuah gagasan penting yang harus didukung, terutama dengan landasan undang-undang yang memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN. (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya