Kunjungi Sri Sultan Hamengkubuwana X, Bea Cukai Bahas Peningkatan Potensi Bisnis Yogyakarta
- Bea Cukai
VIVA – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Akhmad Rofiq, melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana X, untuk membahas peningkatan potensi bisnis di wilayah DI Yogyakarta. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, DI Yogyakarta, pada Senin (19/08).
Salah satu isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah pengembangan dan penguatan UMKM di wilayah DI Yogyakarta. Sri Sultan menyampaikan bahwa UMKM di DI Yogyakarta harus naik kelas dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dikeluarkan oleh Bea Cukai dan merambah pasar ekspor.
Hal ini disambut baik oleh Bea Cukai, Akhmad Rofiq menyampaikan bahwa Bea Cukai berkomitmen untuk mendukung peran UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi. “Untuk memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor, kami sudah punya fasilitas KITE (kemudahan impor tujuan ekspor) IKM (industri kecil menengah). KITE IKM memang diperuntukkan bagi pengusaha yang memiliki nilai ekspor yang rendah. Harapannya, tentu UMKM DIY bisa semakin berkembang dengan baik,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai optimalisasi potensi dan proses bisnis yang berada di bandara Y.I.A. Yogyakarta. Sebagai satu-satunya bandara internasional yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Y.I.A wajib didukung penuh demi perkembangan ekonomi dan juga pariwisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
“Diharapkan dengan dilaksanakan pertemuan ini, sinergi yang terjalin antara Bea Cukai dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat semakin erat dan baik, demi mendukung pelayanan dan pengawasan terkait proses bisnis kepabeanan dan cukai di wilayah DI Yogyakarta,” pungkas Akhmad.
Menko Cak Imin Sebut Tak Ada Bansos Khusus karena Kenaikan PPN Jadi 12 persen
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memastikan tidak ada bantuan sosial (bansos) khusus imbas kenaikan PPN.
